Syarat Agar Merpati Bisa Terbang Kembali

Amaluddin    •    Rabu, 14 Nov 2018 19:28 WIB
merpati sekarat
Syarat Agar Merpati Bisa Terbang Kembali
Illustrasi. MI/Panca.

Surabaya: PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) punya peluang untuk bisa kembali mengudara. Merpati bisa terbang asalkan maskapai pelat merah itu bisa memenuhi beberapa syarat yang tertuang dalam proposal perdamaian yang diajukan kepada kreditur.

Salah satu pengurus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Merpati Beverly Charles Panjaitan mengatakan adapun syarat-syarat itu adalah Merpati harus memiliki armada, memiliki awak serta pilot dan kondisi keuangan sehat, serta harus memenuhi syarat keselamatan dan keamanan. Jika itu dipenuhi, lanjut Charles, maka Merpati punya peluang untuk terbang lagi.

"Syarat itulah yang harus segera dipenuhi Merpati agar bisa terbang lagi. Poinnya, setelah proposal perdamaian PKPU ini dikabulkan, dari sisi hukum kewajiban harus dijalankan. Kalau dari sisi mau terbang lagi, harus ada pembelian pesawat dan lain-lain yang disyaratkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kemarin," kata Charles, usai menghadiri sidang putusan Merpati di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 14 November 2018.

Sementara itu, Kuasa Hukum Merpati Risky Dwinanto menambahkan bahwa dikabulkannya proposal perdamaian ini membuatnya bernafas lega. Sebab dengan begitu Merpati bisa terbang kembali usai empat tahun tidak beroperasi. "Tantangannya setelah ini bagaimana kita akan melakukan tahapan-tahapan selanjutnya, kita akan semaksimal mungkin memenuhi janji-janji dalam proposal perdamaian itu," kata Risky.

Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan proposal perdamaian permohonan PKPU PT Merpati Nusantara Airlines. Keputusan tersebut diambil Majelis Hakim dengan pertimbangan, mayoritas kreditur Merpati, baik konkruen maupun separatis setuju dengan PKPU yang diajukan Merpati.

"Majelis Hakim menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Merpati dengan para krediturnya sebagaimana telah disepakati bersama," kata Hakim Ketua Sigit Sutriono.

Selain itu, Sigit juga mewajibkan Merpati menyelesaikan utang kepada para kreditur meski dengan cara dicicil. Merpati berhenti beroperasi sejak 1 Februari 2014 silam, karena tekanan finansial. Pada akhir tahun lalu, perusahaan memiliki beban utang kepada sejumlah kreditur sebesar Rp10,7 triliun.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, total aset yang dimiliki Merpati pada akhir 2017 hanya tersisa Rp1,21 triliun. Karena perusahaan tidak beroperasi, maka tak ada raihan pendapatan maupun laba bersih. Alhasil, ekuitas perusahaan pun tercatat minus Rp9,51 triliun dan perusahaan merugi Rp737 miliar.


(SAW)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

3 days Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA