Pemerintah Dorong Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

   •    Senin, 08 Oct 2018 16:00 WIB
infrastruktur
Pemerintah Dorong Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan (kiri), Menkominfo Rudiantara (kedua kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kanan). Foto: Antara/Puspa

Jakarta: Pemerintah terus mendorong percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur. Hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani Head of Agreement untuk mengebut pemerataan pembangunan.
 
Penandatangan dilakukan saat acara media forum bertemakan Creative and Innovative Financing: Showcasing Indonesia Model yang digelar BUMN di Nusa Dua, Bali. Kegiatan ini melengkapi Annual Meetings 2018 IMF-WBG.
 
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII Persero) Persero Armand Hermawan mengatakan mendapatkan beberapa tugas. Pertama, melakukan penjaminan bersama Kementerian Keuangan dengan PT PII Persero dalam proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) jalan nasional dan jalan tol.
 
Selain itu, Armand mengaku menerima permohonan penjaminan proyek preservasi jalan lintas timur Sumatera Selatan dari Dirjen Binamarga PUPR serta permohonan penjaminan proyek jalan tol Semarang-Demak dari Badan Pengatur Jalan Tol.
 
Armand Hermawan juga menyerahkan persetujuan penjaminan proyek KPBU Kereta Api Makassar-Parepare kepada Dirjen Perkeretaapain Kemenhub. Serta, menerima permohonan penjaminan proyek KPBU dari Kemenhub yakni proyek Bandara Labuan Bajo, Pelabuhan Bau-Bau, Pelabuhan Anggrek dan Proving Ground BPLJSKB Bekasi.
 
Armand Hermawan mengatakan, peran PT PII sebagai salah satu tools pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.  Yakni, memfasilitasi partisipasi swasta dengan menyediakan dukungan kontinjen berupa penjaminan risiko infrastruktur yang dapat meningkatkan kepastian pendanaan proyek melalui partisipasi swasta sehingga swasta nyaman untuk berinvestasi di Indonesia.

Baca: Inovasi Pendanaan Proyek Infrastruktur Diinisiasi di IMF-WB

Penjaminan pemerintah ini memberikan alokasi risiko yang adil dan transparan bagi pemerintah dan badan usaha. Semua risiko yang bersumber dari pemerintah seperti penyediaan lahan dan risiko politik dijamin PT PII. Sedangkan untuk risiko bisnis menjadi tanggung jawab badan usaha.
 
“Risiko yang dijamin mulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi sampai operasi. Sederhananya, risiko yang di luar jangkauan badan usaha diberikan penjaminan seperti jika ada terminasi di tengah masa konsensi,” kata Armand, Senin, 8 Oktober 2018.
 
 Penjaminan pemerintah memberikan keleluasaan bagi investor untuk mendapatkan pinjaman. Karena, jangka waktu kontrak kerja sama menjadi lebih panjang. Ini tentunya menurunkan biaya pendanaan dan biaya proyek. Sehingga, infrastruktur itu bisa dinikmati masyarakat dengan biaya yang terjangkau.
 
"Alokasi risiko yang seimbang, kredibel dan kompetitf, risiko lebih dapat dikelola, serta pendanaan lebih mudah didapat,” katanya.


(FZN)