YLKI: Batalnya Kenaikan Cukai Rokok jadi Kado Hitam Harkesnas

Desi Angriani    •    Selasa, 06 Nov 2018 16:00 WIB
cukai rokok palsustudi kesehatan
YLKI: Batalnya Kenaikan Cukai Rokok jadi Kado Hitam Harkesnas
Rokok. MI/Panca.

Jakarta: Kebijakan pemerintah membatalkan kenaikan tarif cukai rokok pada 2019 dianggap sebagai langkah mundur dalam melindungi masyarakat dan anak-anak dari bahaya rokok. Kebijakan ini menjadi kado hitam bagi Hari Kesehatan Nasional.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) Tulus Abadi  mengatakan keputusan pemerintah menahan kenaikan tarif cukai rokok justru mendorong naiknya angka perokok. Sebab, cukai tembakau merupakan salah satu cara untuk mengendalikan jumlah perokok di Tanah Air.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 3018 prevalensi perokok usia 10-18 tahun dan perokok perempuan meningkat  dari 72 persen pada 2013 menjadi 9,1 persen di 2018.

"Sebagai instrumen, cukai mengendalikan konsumen karena tembakau menyebabkan tidak sehatnya masyarakat Indonesia. Kami mendorong pemerintah kembali pada khitoh, cukai sebagai pengendali konsumsi," ujar tulus dalam sebuah jumpa pers di Restoran Bebek Bengil, Jakarta, Selasa, 6 November 2018.

Menurutnya pemerintah masih memiliki ruang dalam menaikkan cukai rokok hingga 57 persen sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Saat ini, tarif cukai rokok baru berada di angka 40 persen.

"Ini sebuah kebijakan aneh, dan sebuah pelanggaran terhadap UU, harusnya tiap tahun Pemerintah naikkan cukai. Ini menjadi sebuah antiklimaks atau semacam pembangkangan regulasi dan pemerintah mengorbankan kepentingan jangka panjang demi kepentingan jangka pendek," beber dia.

Project Coordinator for Young Health Programme Yayasan Lentera Anak Margianta Surahman Juhanda menambahkan cukai rokok yang tidak naik membuat harga rokok murah, sehingga mudah dijangkau oleh anak-anak dan berdampak pada meningkatnya prevalensi perokok muda.

Target Nawacita dan RPJM untuk menurunkan prevalensi perokok muda pun terhambat. "Kami ingin pemerintah bersikap tegas dengan menaikkan cukai rokok bukannya ditunda. Kepentingan nasional apalagi yang kita inginkan kecuali melindungi anak muda sebagai penerus bangsa," imbuh dia.

Setali tiga uang, Direktur Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Anindita Sitepu menyatakan keputusan pemerintah selama enam tahun terakhir menaikkan cukai rokok patut diapresiasi. Namun, batalnya kenaikan tarif cukai tembakau pada 2019 akan mengakibatkan hilangnya banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas pembangunan Indonesia.

"Jika saja Pemerintah konsisten dengan komitmennya dan meneruskan kenaikan tarif cukai rokok maka Indonesia memiliki potensi untuk mengurangi prevalensi perokok. Bahkan mengurangi beban ekonomi yang kini ditanggung akibat penyakit terkait rokok," tegas Anindita.


(SAW)