Indonesia Harus Fokus pada Peluang Perjanjian Dagang

Nia Deviyana    •    Rabu, 05 Dec 2018 19:10 WIB
Perang dagang
Indonesia Harus Fokus pada Peluang Perjanjian Dagang
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani. (FOTO: MI/Ramdani)

Jakarta: Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai ada hal lain yang harus menjadi fokus selain menyoroti dampak dari gencatan senjata perang dagang AS-Tiongkok. Salah satunya menyelesaikan masalah perjanjian dagang dengan negara lain.

"Saya melihat ada perjanjian dagang yang sudah mulai selesai ya, itu dulu kita fokus. Sektor-sektor apa yang bisa kita dapat dari perjanjian dagang itu?" kata Shinta saat ditemui di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menandatangani tujuh draf ratifikasi perjanjian dagang multilateral. Kesepakatan dagang internasioanal ini ditujukan untuk meningkatkan ekspor produk Tanah Air.

Enam perjanjian yang terkait dengan negara-negara ASEAN yakni ASEAN Agreement on Medical Device Directive; ASEAN-India Trade In Services Agreement (AITISA); Protocol To Amend ASEAN-China FTA (ACFTA); ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA); ASEAN-Korea FTA (AKFTA); dan Protocol To Implement The Ninth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services.

Sisanya, satu perjanjian dagang internasional Indonesia dan Pakistan yakni Protocol to Amend Indonesia-Pakistan PTA (IP-PTA).

Pada kesempatan yang sama, Shinta menilai gencatan senjata AS-Tiongkok sebagai akhir dari perang dagang dua negara ini. Ia mengimbau Indonesia mengambil langkah konservatif dalam melihat kondisi tersebut.

"Saya melihat gencatan senjata ini sense-nya hanya karena G20, mungkin untuk memberikan sinyal positif. Tapi kenyataannya tidak semudah itu selesai karena mereka sangat berbeda pandangan," kata dia.

Perang dagang antara AS dan Tiongkok memasuki babak baru setelah kedua negara sepakat melakukan gencatan senjata dan menanggguhkan rencana pengenaan tarif baru dalam kurun waktu 90 hari.

Kesepakatan yang diteken pada KTT G20 itu berisi perjanjian bahwa AS setuju untuk tidak menaikkan tarif atas barang-barang Tiongkok sebesar 25 persen atau USD200 miliar mulai 1 Januari 2019. Di sisi lain, Tiongkok sepakat untuk membeli produk pertanian, industri, energi dan untuk mencapai keseimbangan perdagangan dengan AS.

 


(AHL)


Struktur BP Batam Dipastikan Tidak Berubah

Struktur BP Batam Dipastikan Tidak Berubah

33 minutes Ago

Struktur organisasi dari BP Batam dipastikan tidak berubah meski figur pemimpin dalam organisas…

BERITA LAINNYA