AS Ingin Komoditas Hortikultura Tidak Dibatasi ke Indonesia

Kautsar Widya Prabowo    •    Rabu, 11 Jul 2018 16:00 WIB
Perang dagang
AS Ingin Komoditas Hortikultura Tidak Dibatasi ke Indonesia
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (Foto: Medcom.id/Patricia Vicka)

Jakarta: Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui United States Trade Representative (USTR) tidak ingin ada pembatasan jumlah produk-produk hortikultura AS yang masuk pasar domestik Indonesia.

Ini menjadi pembahasan negosiasi AS terhadap rencananya yang ingin mencabut 3.547 lini tarif asal Indonesia dan menerima Generalized System' of Preferences (GSP) atau bebas bea masuk.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjelaskan salah satu produk hortikultura yang menjadi permintaan AS adalah apel, yang rencananya akan diberikan pembatasan kuota masuk, namun tidak jadi.

"Hortikultura misalnya, itu ada gambarnya, tapi itu tidak dikhawatirkan, nanti akan kita cabut, karena kita sesuai dengan World Trade Organization (WTO), tapi itu masih dalam daftar kita," ujarnya usai melakukan rapat koordinasi di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Ia menambahkan negoisasi yang diberikan AS tersebut dianggap wajar. Pasalnya Indonesia telah mengalami surplus ekspor yang cukup besar dari perdagangan ke AS.

"Itu fair saja menurut saya, karena kita ketahui AS mencatat surplus perdagangan kita USD14 miliar, kita sudah surplus tapi menghambat produk dari mereka," tambahnya.

Selain itu, meski ada permintaan seperti itu, pemerintah tidak memberikan relaksasi tarif impor terhadap AS. Namun memberikan Non Tariff Barriers (NTBS) pada komoditas hortikultura dalam bentuk pembebasan kuota.

"Kita enggak ada relaksasi tarif impor, tapi jangan ada non tarif barriers yang dikenakan (kuota)," imbuhnya.

Lebih lanjut, politikus NasDem tersebut menjelaskan sebelumnya komoditas kedelai sempat dikenakan pembatas kuota kepada AS. Namun seiring waktu, kebijakan tersebut tidak disetujui oleh pengusaha tahu dan tempe.

"Misalnya produk tahu dan tempe kan (kedelai) dari mereka dan sulit tergantikan tapi jangan mengenakan tarif sebagai tambahan. Kan sudah diberitakan pengusaha tempe protes, kita juga makan tempenya naik nanti," tuturnya.

Sehingga nantinya pada akhir Juli pihaknya akan menemui USTR untuk membahas kelanjutan dari tarif perdagangan di kedua belah pihak, di mana sebelumnya telah dilakukan komunikasi intensif oleh Kedutaan Besar Indonesia di AS.

"Jadi kami sudah lakukan komunikasi dengan USTR, dan pak Duta Besar kita sudah melakukan komunikasi, dari hasil itu USTR mengundang kami untuk duduk bersama membahas mengenai GSP," pungkasnya.

 


(AHL)