BI-Kemenaker Perkuat Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Dian Ihsan Siregar    •    Rabu, 08 Nov 2017 13:17 WIB
rupiahbank indonesiakurs rupiahekonomi indonesiaforum sistem pembayaran indonesia
BI-Kemenaker Perkuat Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Suasan Konvensi Nasional RSKKNI dan RKKNI Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah di Ayana Midplaza (Foto: MTVN/Dian Ihsan Siregar)

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakeriaan (Kemenaker) Rl dan lembaga-lembaga terkait guna mendorong peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)‎. Langkah ini untuk memperkuat pelaksanaan tugas di bidang Sistem Pembayaran dan Pegelolaan Uang Rupiah (SPPUR).

Kebijakan ini antara lain dilakukan melalui penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNl) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indoneia (KKNI) bidang SPPUR. Diharapkan kerja sama ini bisa memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

‎Dalam menjalankan mandatnya, Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan, untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional yang aman, lancar, dan efisien,‎ dukungn SDM yang berkualitas, baik dari perbankan maupun Lembaga Selain Bank (LSB) merupakan salah satu pondsi yang harus terbangun dengan kokoh, selain pengembangan di sisi infrastruktur.

SDM yang berkualitas, kata Sugeng, meliputi kompetensi yang mumpuni dari sisi kemampuan tekis, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dan praktik bisnis terbaik, yang senantiasa memperhatikan aspek etika bisnis dan perlindungan konsumen.

"Untuk itu, peningkatan dan standarisasi kompetensi kerja dalam kegiatan SPPUR menjadi sangat strategis dan perlu mendapat perhtian dari semua pihak," kata Sugeng, ketika ditemui di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu 8 November 2017.



Pada 2017, Sugeng mengaku, BI menginisiasi penyusunan SKKNI dan KKNI di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah. Dalam proses penyusunannya, BI mengacu pada sistem standarisasi komptensi kerja nasional yang telah diatur dan dikembangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Hal ini dilakukan agar seluruh tahapan penyusunan memiliki kualitas yang optimal dan senantiasa dijaga dengan tata kelola yang governance. Pengembangan standar komptensi kerja, lanjut Sugeng, merupakan tuntutan dan keniscayaan seiring perkembangan yang pesat di industri SPPUR baik dari segi ‎volume transaksi pembayaran maupun model bisnis yang semakin beragam.

"BI berkepentrngan untuk memastikan bahwa perkembangan industri SPPUR didukung oleh sistem yang kompeten," terang Sugeng.

Sebelum diimplementasikan, dia menabahkan, BI bersama dengan industri dan otoritas terkait akan melakukan sosialisasi dan memberikan‎ masa transisi yang cukup untuk pelaksanaan sertifikasi komptensi tersebut secara luas, dengan memperhatikan kesiapan industri perangkat organisasi penunjang sertifikasi.

"‎Selanjutnya, seiring perkembangan teknologi dan praktik bisnis, maka standar kompetensi akan dikaji ulang secara berkla untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan teknologi, praktik bisnis dan kebijakan terkini," pungkas Sugeng.

 


(ABD)