Pemerintah Dinilai tak Konsisten Jalankan Kebijakan di Sektor Pangan

Eko Nordiansyah    •    Senin, 10 Jul 2017 17:45 WIB
pangan
Pemerintah Dinilai tak Konsisten Jalankan Kebijakan di Sektor Pangan
INDEF. MTVN/Eko.

Metrotvnews.com, Jakarta: Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai jika stabilisasi harga pangan yang dijalankan pemerintah adalah semu. Meski dinilai stabil tetapi harga sejumlah komoditas masih berada di atas harga acuan yang telah ditetapkan.

"Harga pangan cenderung stabil, namun berada diatas harga acuan penjualan konsumen. Artinya upaya stabilisasi harga belum mampu memulihkan daya beli masyarakat," kata Direktur Indef Enny Sri Hartati di Kantor Indef, Jakarta Selatan, Senin 10 Juli 2017.

Berdasarkan hasil pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) terhadap 160 pasar di Indonesia selama periode 9 September 2016 sampai dengan 12 Juni 2017 menunjukkan bahwa harga di pasar masih cenderung lebih tinggi dibandingkan harga acuan.

"Harga beras medium lebih mahal 17 persen dari harga acuan, gula pasir lebih mahal 10,1 persen dari harga acuan, daging sapi kualitas satu lebih mahal 47 persen dari harga acuan, daging sapi kualitas dua lebih mahal 37 persen dari harga acuan, serta minyak goreng curah lebih mahal 19 persen dari harga acuan," jelas dia.

Selain itu, pemerintah dinilai melakukan kamuflase stop impor. Impor beras masih cukup besar, padahal anggaran dan subsidi meningkat, tapi impor beras juga meningkat. Data Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Direktoran Jenderal Bea Cukai menunjukkan 2016 sebesar 1,3 juta ton, dan Januari-Mei 2017 impor beras 94 ribu ton.

"Stop impor jagung, tapi impor gandum meningkat. Kementerian Pertanian menghentikan impor jagung secara mendadak, akibatnya 483.185 ton jagung impor sempat tertahan di pelabuhan, serta berdampak pada peningkatan harga pakan ternak sekitar 20 persen," lanjut dia. 

Lebih lanjut, Enny menyebutkan jika pemerintah juga inkosistensi dalam menjalanlan regulasi. Misalnya saja dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 139 Tahun 2014 importir daging hanya diperbolehkan melepas dagingnya  untuk memenuhi kebutuhan industri. Namun, guna menekan harga daging Rp80.000 per kilogram (kg), importir diminta melepas impornya ke pasar.

"Impor Daging Kerbau dari India. Padahal dalam PP Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 1 memungkinkan pemerintah memasukkan produk hewan dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) atau telah memiliki program pengendalian resmi PMK yang diakui badan kesehatan hewan dunia," pungkasnya.



(SAW)