Organda DIY Desak Penerbitan Pergub Mengenai Taksi

Agus Utantoro    •    Minggu, 16 Apr 2017 17:23 WIB
argo taksi
Organda DIY Desak Penerbitan Pergub Mengenai Taksi
Blue Bird. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa.

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Organda Daerah Istimewa Yogyakarta berharap Peraturan Gubernur DIY mengenai taksi segera dapat diterbitkan pada April ini.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY, Agus Adriyanto, menjelaskan, pergub (Peraturan Gubernur) tersebut adalah turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur keberadaan taksi.

"Meski ada transisi tiga bulan untuk pemberlakuan Permenhub, tetapi jika turunannya bisa diterbitkan bulan ini tentu akan lebih baik," jelasnya dikutip dari Media Indonesia, Minggu 16 April 2017.

Peraturan gubernur (Pergub) yang dikeluarkan Pemda DIY ini, jelasnya, akan menjadi panduan yang cukup rinci di lapangan dalam mengimplementasikan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017.

Sehingga, imbuhnya, apabila Pergub diterbitkan lebih awal, paling tidak akan memberikan peluang bagi seluruh pengemudi untuk melakukan penyesuaian sebelum betul-betul efektif diberlakukan.

"Khususnya menyangkut aturan-aturan yang ditentukan oleh daerah," ungkapnya.

Menurut Agus, ada sejumlah usulan Organda DIY yang telah disampaikan kepada Pemda DIY dalam penyusunan Pergub.

Diantara usulan itu mengenai pembatasan kuota taksi baru atau online di Yogyakarta maksimal 10 persen, penentuan tarif batas bawah antara taksi online dan konvensional, serta aturan admistratif lain yang mengatur keduanya.

Ia mengemukakan, pembatasan penambahan armada sebesar 10 persen itu dalam perhitungan Organda cukup realistik. Sebab, tambahnya, wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta ini relatif tidak luas dan saat ini sudah memiliki sekitar 1.000 taksi reguler.

Sedangkan tarif batas bawah tarif diharapkan bisa diatur dalam surat keputusan (SK) tersendiri.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya tarif diatur dalam SK sehingga seluruh pengemudi taksi baik reguler maupun online tidak seenaknya memberlakukan di lapangan," kata dia.

Secara terpisah, Plt Kepala Dinas Perhubungan DIY, Gatot Saptadi mengatakan hingga saat ini Pergub masih dalam proses penyusunan sekaligus pencermatan berbagai usulan dari Organda DIY.

Diharapkan, seluruh pihak, khusunya paguyuban pengemudi taksi bersabar menunggu Pergub, apalagi pemerintah pusat telah memberikan masa toleransi tiga bulan untuk penerapan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 secara utuh.

"Kami harus betul-betul cermat dan hati-hati sehingga tidak ada persepsi yang keliru saat Pergub itu diterbitkan," kata dia.

Gatot mengatakan, Pemda DIY sebelumnya sudah akan menerbitkan Pergub sebelum hasil revisi Permenhub diterbitkan, namun karena waktunya berdekatan, maka Pemda DIY memilih menunggu hingga revisi Permenhub diterbitkan pada 1 April.

Menurut dia, karena masih dalam masa transisi tidak akan ada tindakan represif dari aparat atau Dishub DIY terhadap pengemudi taksi yang belum bisa memenuhi standar aturan yang telah ditentukan dalam Permenhub hasil revisi itu.
(SAW)