Apindo Jakarta Sangsi Kenaikan Upah Tinggi Bakal Sejahterakan Buruh

Damar Iradat    •    Rabu, 31 May 2017 19:54 WIB
upah
Apindo Jakarta Sangsi Kenaikan Upah Tinggi Bakal Sejahterakan Buruh
Illustrasi. (ANTARA/Vitalis Yogi Trisna).

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta Nurjaman sangsi kenaikan upah secara signifikan di Jakarta dapat menaikan kesejahteraan buruh.

"Apa memungkinkan dengan upah yang tinggi (buruh) bisa menjadi sejahtera?" kata Nurjaman di Hotel Ibis Harmoni Jakarta, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Mei 2017.

Selain itu, Nurjaman juga tidak yakin jika upah tinggi bisa meningkatkan produktivitas buruh. Belum lagi, kenaikan upah buruh yang cukup tinggi juga belum tentu sesuai dengan regulasi.

Menurut dia, selama ini sudah ada regulasi yang mengatur upah minimum untuk para buruh. Namun, harus  dilihat lebih dulu sasaran pemberian upah minimum.

Ia menjelaskan, upah minimum merupakan jaring pengaman bagi mereka yang masih melamar pekerjaan dan baru masuk kerja. Jika upah minimum dipasang di angka Rp4 juta, ia khawatir upah sektoral juga akan terkerek naik.

"Mau berapa lagi upah sektoral?" ucapnya.

Ia melanjutkan, jika upah minimum cukup tinggi, perusahaan juga tidak akan berdiam diri. Mereka akan memutar otak, bagian mana yang perlu dikurangi.

"Tentunya, kalau sudah tidak bisa yang lain, mau tidak mau pemutusan tenaga kerja," tegasnya.

Namun demikian, ia menampik jika banyak perusahaan tidak menyukai wacana upah mahal kepada buruh. Perusahaan lebih tidak menyukai memberi upah kemahalan.

"Artinya, belum punya produktivitas, tapi sudah bayar mahal. Kita suka bayar mahal, asal sudah ada kompetensi," ujar Nurjaman.

Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati berpendapat, Pemerintah Provinsi DKI juga tidak bisa secara sembarangan menaikan upah minimum bagi buruh.

Menaikan upah minimum provinsi (UMP) paling tinggi se-Indonesia juga akan menjadi bumerang bagi Pemprov DKI.

"Karena, selain nanti menjadi beban seluruh tenaga kerja, ini juga akan menjadi beban kota," tutur Enny.

Ia mengatakan, ke depannya, formulasi upah harus dipikirkan secara matang. Bisa dimulai dengan menurunkan struktur perekonomian DKI yang akan berdampak ke metode pengupahan.

"DKI ini mau jadi kota apa? Nggak mungkin jadi kota manufaktur. Pasti lebih ke jasa," jelasnya.


(SAW)