Serikat Kerja: Direksi PT Pos Arogan dan Pengecut

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 06 Feb 2019 15:16 WIB
pos indonesia
Serikat Kerja: Direksi PT Pos Arogan dan Pengecut
Serikat Pekerja Pos Indonesia.Medcom/Suci.

Jakarta: Para karyawan PT Pos lndonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPl-KB) menuntut pergantian direksi PT Pos Indonesia (Persero) yang dianggap tidak becus dalam memimpin.

Tuntutan itu pun sudah dilayangkan hingga kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahkan ke Istana Negara lantaran tidak ada kejelasan atas permintaan tersebut. Beberapa perwakilan pun telah dikirimkan untuk bernegosiasi dengan pihak Kementerian BUMN.

Salah satu perwakilan SPPI-KB yang tidak diketahui namanya menyebut saat ini perseroan dipimpin oleh direksi yang bersifat arogan dan pengecut. Ia berkata demikian lantaran direksi tidak mau mendengarkan keluhan para karyawan.

"Kita ketahui bahwa direksi yang kita inikan sekarang arogan dan pengecut," kata dia saat keluar menemui barisan para demonstran usai bernegosiasi di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Februari 2019.

Ia menyatakan sosok para direksi tak punya nyali karena tidak mau menemui para demonstran. "Di saat kita samperin dia cuti, lebih pengecut dari seekor tikus. Tikus saja masih berani lewat di depan kita," ujar dia.

Lebih jauh ia menyebut bahwa direksi saat ini sudah tidak pantas memimpin perusahaan. Sebab tidak mampu lagi menjamin kesejahteraan para karyawan perusahaan.

Sebelumnya Sekjen SPPI-KB Hendri Joni mengatakan kegelisahan para karyawan yang menuntut mundur jajaran direksi PT Pos berawal dari keterlambatan pembayaran gaji, pengurangan hak-hak karyawan, hingga biaya lembur yang tidak dibayarkan. 

Seharusnya, ungkap Hendri, gaji karyawan dibayarkan setiap awal bulan, tanggal 1. Namun untuk gaji Januari 2019, hak karyawan tersebut baru dibayarkan pada 4 Februari 2019.
 
Selain itu, mereka menganggap jajaran direksi tak mampu mengelola perusahaan dengan baik. Selain gaji yang terlambat, disparitas gaji antara level direksi dengan pimpinan kantor cabang terlalu jauh perbedaannya.
 
"Gaji kami dengan pejabat itu bagaikan bumi dan langit. Saya sebagai Kepala Kantor di Pariaman, gaji saya cuma Rp5,4 juta. Sedangkan pejabatnya Rp50 jutaan, padahal saya selevel pimpinan, kepala kantor. Belum lagi kita yang ada di level-level bawah," jelas Hendri.



(SAW)