Bank Mandiri Beri Keringanan Kredit di Palu

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 05 Oct 2018 17:34 WIB
bank mandiriGempa Donggala
Bank Mandiri Beri Keringanan Kredit di Palu
Ilustrasi. (FOTO: MI/Angga Yuniar)

Jakarta: PT Bank Mandiri Tbk (Persero) bakal mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menawarkan keringanan kredit bagi para korban gempa dan tsunami di Palu-Donggala, Sulawesi Tengah.

Direktur Corporate Banking Mandiri Royke Tumilar mengatakan perseroan memahami keadaan para debitur yang menjadi korban bencana besar tersebut.

"Kita ikuti OJK. Bagaimana mau nagih, kasihan banget," kata Royke ditemui di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Oktober 2018.

Hingga saat ini pihaknya masih mengidentifikasi berapa besaran kredit di Palu dan sekitarnya. Namun dia bilang jumlahnya tidaklah kecil.

Adapun keringanan yang diberikan ke depannya akan dilihat atau diperhitungkan berdasarkan kasusnya seperti kehilangan seluruh harta benda, usaha, mata pencaharian, dan sebagainya. Dia bilang keringanan yang diberikan tentunya harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kan ada beberapa yang enggak kena di sana, tapi kalau yang sudah kehilangan usaha gitu ya berat lah. Yang pasti kita enggak mungkin menutup mata dengan musibah ini. Kita berikan bantuan keringanan bunga atau bisa macam-macam," jelas dia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya melaporkan total kredit di wilayah bencana yaitu Donggala, Palu dan Parigi Moutong mencapai Rp16,2 triliun.

Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan angka tersebut belum termasuk perhitungan untuk kewajiban kredit bagi para korban bencana.

"Total kredit di daerah bencana di Kabupaten Donggala, Kota Palu dan Kabupaten Parigi Moutong itu sekitar Rp 16,2 triliun. Ini total kredit, bukan yang terkena dampak," tambah dia.

Menurut Wimboh jumlah tersebut masih kecil sekitar 0,3 persen dari total kredit industri keuangan nasional. Lebih jauh Wimboh mengatakan pihaknya sedang mengkaji aturan yang memperbolehkan pihak bank untuk menghapus seluruh kredit korban bencana.

"Kita bilang kalau kena dampak ini kita tidak tagih dulu. direstrukturisasi, diberi kemudahan atau dijadwalkan ulang itu tergantung kondisi nasabahnya. Tapi kalau nasabahnya punya hak, dia bisa datang ke bank, saya kan diperbolehkan untuk merestrukturisasi, jadi saya berusaha dulu," tutur dia.

 


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

2 days Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA