BPJS Kesehatan Harapkan Kenaikan Cukai Rokok Demi Tutup Defisit

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 04 Oct 2017 21:25 WIB
bpjs kesehatan
BPJS Kesehatan Harapkan Kenaikan Cukai Rokok Demi Tutup Defisit
Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berharap kenaikan cukai rokok dapat dialokasikan untuk menutup defisit. Apalagi defisit sudah terjadi sejak pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) dijalankan.

"Misalnya ada pertambahan nilai sebesar Rp500 per bungkus itu potensinya. Sekian banyak rokok, nanti sekian triliun untuk JKN ini," kata Staff Ahli Direksi Bidang Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat BPJS Kesehatan Irfan Humaidi dalam sebuah diskusi di Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu 4 Oktober 2017.

Pada tahun ini, BPJS Kesehatan memperkirakan defisit akan mencapai Rp9 triliun, bahkan bisa lebih tinggi dari defisit tahun lalu. Pasalnya tahun 2016 defisit mencapai Rp9,7 triliun, meningkat dari defisit Rp5,7 triliun pada 2015, dan defisit Rp3,3 triliun di 2014.

Defisit yang dialami BPJS Kesehatan karena adanya missmatch antara iuran BPJS dan pembiayaan klaim. Semester I-2017, iuran peserta tercatat hanya mencapai Rp35,96 triliun, sementara pembiayaan klaim mencapai Rp41,18 triliun.

Lebih lanjut, untuk menutup defisit yang dialami ini sebenarnya bisa dilakukan penambahan iuran dari peserta. Namun demikian kenaikan iuran tak bisa diputuskan oleh BPJS Kesehtan karena harus diputuskan oleh pemerintah.

"Opsi penambahan besaran iuran yang harus dibayarkan peserta tak mungkin dilakukan. Wacana penambahan cukai rokok masih dalam pembahasan akademisi para ahli. Kita masih tunggu kajiannya. Nanti baru nanti kita ajukan ke pemerintah sebagai regulator," jelas dia.

Meski demikian, kenaikan cukai rokok seperti yang diharapkan oleh BPJS Kesehatan juga belum jelas. Kementerian Keuangan belum memutuskan opsi tersebut karena butuh koordinasi dengan berbagai lembaga seperti Kementerian Kesehatan, hingga Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

 


(AHL)