Digitalisasi Pertanian Dorong Kesejahteraan Petani

   •    Kamis, 07 Jun 2018 13:59 WIB
petani
Digitalisasi Pertanian Dorong Kesejahteraan Petani
Petani. Dok;ANT.

Indramayu: Pemerintah kembali memberikan dukungan bagi perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan petani melalui Program Kewirausahaan Petani dan Digitalisasi Pertanian.

"Program digitalisasi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang memudahkan mengintegrasikan empat siklus pertanian (pratanam, tanam, panen, pascapanen) sehingga akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dikutip dari Antara, Kamis, 7 Juni 2018.

Peluncuran program digitalisasi pertanian disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto, dan sejumlah direksi BUMN.

Dalam kunjungan ini Presiden mengunjungi langsung Mitra Badan Usaha Milik Desa Bersama (MBB) Sliyeg yang juga merupakan mitra binaan PT Telkom Indonesia Tbk.

MBB memiliki satu BUMDes Kecamatan (terdiri dari 14 BUMDes) dan satu Perkumpulan Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan (yang terdiri dari 127 Poktan dan 7.009 Petani) dengan produksi padi tercatat 54 ribu ton per tahun dengan total luas lahan sebesar 4.384 hektare.

MMB Sliyeg merupakan salah satu pilot project kewirausahaan petani yang menerapkan sistem digitalisasi pertanian di mana digitalisasi dilakukan dengan sebuah aplikasi "Logistik Tani"/LOGTAN.

"Saya mengapresiasi kolaborasi  BUMN dan Pemda. Melalui MBB ini diharapkan para petani yang sebelumnya hanya sebagai penanam yang menghasilkan padi saja, juga bisa menjadi wirausaha yang unggul dan hidupnya lebih sejahtera," kata Rini.

Digitalisasi sistem pertanian diinisiasi oleh PT Telkom bekerja sama dengan pemerintah daerah, PT Jasindo, PT Askrindo dan Himpunan Bank Negara (Himbara), PT Pupuk Indonesia, PT Syang Hiang Seri/SHS, PT Pertani (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero, PT Pegadaian dan Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia Pangan.

"Ini merupakan sinergi perusahaan milik negara dengan 'BUMN Hadir Untuk Negeri' agar dapat dirasakan oleh para petani," tegas Rini.


(SAW)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

1 day Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA