KPPU: Denda Charoen Pokhpand & Japfa Bisa Lebih dari Rp25 Miliar

Gabriela Jessica Restiana Sihite    •    Kamis, 13 Oct 2016 20:07 WIB
kppu
KPPU: Denda Charoen Pokhpand & Japfa Bisa Lebih dari Rp25 Miliar
Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf (FOTO ANTARA / YUSRAN UCCANG).

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Syarkawi Rauf mengatakan PT Charoen Pokhpand Indonesia Tbk (CPI) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk semestinya mendapatkan denda lebih besar lagi dari putusan tersebut. Pasalnya, keuntungan yang mereka dapat dari praktik afkir dini tersebut lebih besar ketimbang denda yang dikenakan.

"Namun, denda maksimal dalam UU hanya Rp25 miliar. Padahal, market share mereka menguasai lebih dari 70% industri unggas nasional," tukas Syarkawi saat pembacaan putusan di kantor KPPU, Jakarta, Kamis (13/10/2016).

Dia pun mengatakan peternak ayam mandiri menjadi pihak yang dirugikan karena tidak mendapatkan pasokan DOC. Pasokan tersebut hanya diberikan kepada peternak mitra para perusahaan-perusahaan yang melakukan kartel.

"Tahap pertama dua juta ekor PS yang diafkir dini. Satu juta ekor PS bisa menghasilkan 32 juta ekor DOC. Jadi, total 64 juta ekor DOC yang tidak masuk ke pasaran karena afkir dini. Kerugian peternak mandiri sampai Rp224 miliar pada tahun lalu. Ini lumayan besar," cetusnya.

Syarkawi mengaku akan menghadap Presiden Joko Widodo untuk memberikan rekomendasi terkait industri perunggasan. Dia bwrharap DPR dan pemerintah mau merevisi UU No 41/2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Syarkawi melihat UU tersebut merupakan pintu masuk konglomerasi perunggasan dan bisa mematikan peternak mandiri yang selama ini memasok ayam potong ke pasar tradisional.

KPPU juga akan meminta Kementerian Perdagangan untuk membuat regulasi yang jelas tentang perunggasan. Sebagaimana diketahui, kasus afkir dini PS dianggap sah oleh para pelaku usaha karena ada Surat Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian yang meminta afkir dini PS sebanyak 6 juta ekor.

"Kita juga akan buat rekomendasi ke Kementerian Perdagangan untuk menyederhanakan rantai distribusi. Dari mulai peternak hingga ke konsumen, panjangnya luar biasa dan harga jauh berbeda. Di peternak Rp10 ribu per ekor, di konsumen Rp40 ribu-Rp45 ribu per ekor. Melalui Presiden, kita akan minta Kemendag sederhanakan itu," imbuhnya.

Sebelumnya 12 perusahaan pembibitan ayam terbukti melakukan praktik kartel karena telah bersepakat dalam menentukan jumlah ayam jenis pedaging atau indukan (parent stok/PS) yang diafkir dini (dimusnahkan). Karena itu, 11 dari 12 perusahaan itu dikenakan denda mencapai Rp119,7 miliar yang harus dibayarkan ke kas negara

Adapun kedua belas perusahaan tersebut, antara lain PT Charoen Pokphan Indonesia, Tbk (CPI), PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk, PT Malindo Feedmill, Tbk, PT CJ-PIA, PT Taat Indah Bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, PT Expravet Nasuba, PT Wonokoyo Jaya Corporindo, CV Missouri, PT Reza Perkasa, dan PT Satwa Borneo Jaya. Namun, PT Expravet Nasuba tidak dikenakan denda karena telah melakukan afkir dini sebagai langkah korporasi sebelum terjadi pertemuan. 





(SAW)