Pemerintah Perlu Tambah Instrumen Investasi Dana Amnesti Pajak

Eko Nordiansyah    •    Minggu, 16 Oct 2016 10:59 WIB
tax amnesty
Pemerintah Perlu Tambah Instrumen Investasi Dana Amnesti Pajak
Illustrasi. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf.

Metrotvnews.com, Bandung: Pemerintah dinilai telah sukses menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty). Namun pemerintah diminta untuk mempersiapkan instrumen investasi tambahan untuk menampung dana repatriasi yang masuk karena harus di-lock selama tiga tahun di dalam negeri.

Hingga Sabtu, 15 Oktober tercatat dana repatriasi yang sudah masuk dari amnesti pajak sebesar Rp143 triliun dari komposisi harta yang sudah dilaporkan sebanyak Rp3.843 triliun. Sedangkan uang tebusan yang diterima pemerintah sudah mencapai Rp93,7 triliun.

"Instrumennya perlu ditambah. Instrumen sekarang banyak yang kurang menarik. Misalnya banyak yang tanya structure product di Indonesia ada enggak. Ini kan baru mau dibuat," kata Ekonom PT Bank Central Asia (BCA) Tbk, David Sumual di kawasan Lembang, Jawa Barat, Minggu (16/10/2016).

Dirinya menambahkan, pemerintah perlu menambah instrumen investasi yang non tradisional. Pasalnya instrumen seperti obligasi atau deposito dinilai kurang begitu menarik apalagi jika harus dialihkan ke mata uang rupiah.

"Kalau deposito kan memang rendah. Dan bagaimana meng-hedge, kan dia masuk misalnya ke rupiah, makanya banyak yang minatnya ke global bonds dalam dolar kan itu enggak ada risiko kurs. Tapi kalau dia mau masuk ke infrastruktur atau structure product dalam rupiah mereka mencari," jelas dia.

Selain itu, pemerintah juga perlu membereskan masalah hambatan di perizinan investasi. Apalagi investor menilai proses investasi di sektor riil masih dipenuhi hambatan seperti praktik pungutan liar (pungli).

"Kalau (investor) yang besar-besar mereka sudah biasa menghadapi hambatan semacam itu. Makanya kan sekarang pemerintah attack di pungli," pungkasnya.






(SAW)