Mengatasi Kesenjangan di Timur Indonesia Melalui IDF 2018

Dian Ihsan Siregar    •    Selasa, 10 Jul 2018 13:12 WIB
kesenjangan sosialbappenas
Mengatasi Kesenjangan di Timur Indonesia Melalui IDF 2018
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kedua dari kanan). (FOTO: Medcom.id/Dian Ihsan)

Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Bappenas menggandeng Australia menggelar Indonesia Development Forum (IDF) 2018. Pemerintah berharap kesenjangan ekonomi bisa diatasi dengan memperbaiki akses dan layanan yang cukup baik di wilayah timur Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan kesenjangan antarwilayah merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multisektor. Pada IDF tahun ini, perangkat pemerintah, peneliti, pelaku bisnis, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam sektor pembangunan harus bisa mencari solusi untuk mengatasi kesenjangan yang ada di timur Indonesia.

"Solusi terbaik itu harus didapatkan. Demi mengatasinya juga harus bisa memetakan pendekatan-pendekatan yang baru dan inovatif," ucap Bambang, ditemui dalam acara IDF 20‎18 di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

Selain antarwilayah, dia mengaku, ketimpangan terjadi antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Keduanya memiliki kualitas pelayanan dasar yang tidak setara. Padahal, hal ini sangat krusial bagi produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial penduduk.

"Paradoks ini diperkirakan akan makin melebar pada masa mendatang, sehingga menyebabkan ketimpangan wilayah yang lebih besar," jelas dia.

Ketimpangan wilayah yang terus berlanjut, menurut dia akan melemahkan suatu daerah, akibat dari pengurasan sumber daya oleh daerah yang lebih maju serta berpindahnya penduduk usia produktif dari daerah tertinggal. Fenomena yang saat ini sangat mengemuka di Indonesia.

Untuk mengatasinya, dia menyebutkan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Langkah pertama, pembangunan wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, dengan menitikberatkan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan perkotaan metropolitan.

Hal kedua, pembangunan wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan ekonomi lokal yang potensial, dengan menitikberatkan pada pembangunan pusat kegiatan wilayah atau lokal, kawasan pedesaan dan kota-kota sedang.

"Lalu terakhir, pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang tertinggal yang menitikberatkan pada pembang‎unan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah kepulauan, dan kawasan timur Indonesia," tukas Bambang.

 


(AHL)