RI masih Kalah dari Malaysia dalam Wisata Halal

   •    Kamis, 12 Apr 2018 10:30 WIB
wisata halal
RI masih Kalah dari Malaysia dalam Wisata Halal
Menteri Pariwisata Arief Yahya. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Jakarta: Pemerintah terus berupaya agar Indonesia dapat menjadi negara nomor satu untuk tujuan wisata halal. Saat ini, berdasar Global Muslim Travel Indeks (GMTI) Mastercard-Crescentrating 2018, wisata halal Indonesia masih berada di bawah Malaysia.

Dari 130 negara yang disurvei dan dinilai dalam berbagai kriteria, Indonesia berada di posisi kedua bersama Uni Emirat Arab dengan nilai seimbang. Malaysia bertahan di posisi pertama sejak tiga tahun terakhir.

Dalam penilaian GMTI 2018, poin positif Indonesia ada dalam pilihan destinasi dan keberadaan sarana dan fasilitas beribadah. Sementara itu, kelemahan Indonesia ada pada sisi kebersihan dan kondisi lingkungan, ketersediaan akses, dan kesadaran akan perubahan iklim yang diimplementasikan di sektor wisata masih rendah.

"2019 kita targetkan untuk bisa di posisi pertama," ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya di Jakarta, Rabu, 11 April 2018.

Arief mengatakan upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut termasuk pengembangan destinasi, sumber daya manusia hingga mempermudah masuknya wisatawan mancanegara dari negara-negara muslim lewat kebijakan bebas visa.

"Kerja sama dengan tujuan wisata halal seperti Lombok, Sumatera Barat, dan Aceh terus dilakukan. Penambahan-penambahan direct flight juga demikian," ujar Arief.

Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan muslim mencapai lima juta orang pada 2019, atau 25 persen dari sasaran total wisman.

CEO Crescent Rating & Halal Trip Mastercard Fazal Bahardeen mengatakan saat ini banyak negara berlomba-lomba menjaring wisman muslim. Penyebabnya ialah besarnya potensi wisata halal.

Pada 2017, jumlah total kedatangan wisman muslim global diperkirakan mencapai 131 juta orang. "Pada 2020, jumlahnya diproyeksikan meningkat menjadi 158 juta. Perputaran uang diperkirakan akan mencapai USD220 miliar pada 2020," ungkapnya. (Media Indonesia)

 


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

11 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA