UKM Lokal Belum Dapat Tempat Istimewa di E-Commerce

Ilham wibowo    •    Sabtu, 08 Sep 2018 16:40 WIB
e-commerceecommerce
UKM Lokal Belum Dapat Tempat Istimewa di E-Commerce
Ilustrasi UKM (MI/Bagus Suryo)

Jakarta: Produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memproduksi dan menggunakan bahan baku lokal dinilai perlu mendapat tempat istimewa dalam industri 4.0. Namun sayangnya, aktivitas bisnis perdagangan berbasis elektronik dan aplikasi (e-commerce) ini dinilai masih didominasi produk impor.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryani SF Motik tidak menampik barang impor menjadi buruan masyarakat ketika pedagangnya memasarkan produknya melalui jaringan internet. Selain keuntungan penjual yang didapat tinggi, konsumen tetap mendapat produk dengan harga relatif lebih terjangkau.

Namun, kondisi tersebut menjadi persoalan ketika ekonomi global mengalami tekanan dan memberi efek terhadap perekonomian Indonesia, utamanya melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Karena transaksi e-commerce masih didominasi produk impor maka ketika rupiah melemah memberikan tekanan tersendiri.

Ketika nilai tukar rupiah terus melemah, tidak ditampik memicu tergerusnya cadangan devisa lantaran Bank Indonesia terus melakukan intervensi agar nilai tukar rupiah tidak terus melemah secara signifikan. Kesemuanya ini yang seharusnya dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah dan pihak terkait.

"Itu persoalan, mungkin kita tak pernah serius dalam kebijakan yang belum konsisten. Pasar online 70 persen produk Tiongkok dan jarang sekali produk UKM," ujar Suryani, dalam sebuah diskusi, di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 8 September 2018.

Banjirnya produk impor asal Tiongkok ini pun kemudian menyulitkan UKM untuk berkembang pesat. Padahal, kata Suryani, produk buatan lokal tetap diminati lantaran kualitas yang lebih baik. Konsumen juga tak akan keberatan dengan harga yang relatif mahal dengan alasan nasionalisme.

"Saya pernah coba beli sepatu dengan cara online, harganya lumayan Rp700 ribu, saya pikir dari Garut ternyata dari Tiongkok," ungkapnya.

Pemerintah disarankan mengeluarkan alternatif formula dengan mengeluarkan regulasi keberpihakan produk domestik. Tempat istimewa dinilai perlu diberikan agar UKM lokal merajai pasar di Tanah Air.

"Kita punya Menko tapi koordinasi masih kurang bagaimana mengubah sense of crisis current account deficit. Harus ada penyelesaian jangka panjang dalam orientasi industri 4.0 yang mesti diwadahi tapi mesti sadar UKM juga perlu difasilitasi, semua perlu dibenahi dengan keberanian," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Pengusaha Rachmat Gobel. Potensi pasar dalam negeri dinilainya cukup besar untuk diisi pengusaha lokal. Harga jual produk UKM pun kini kian kompetitif ditunjang infrastruktur yang mulai rampung.

"Kita kurang lihat pasar domestik jadi kekuatan, perlu ada koordinasi antarkementerian untuk naikkan UKM," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti diplomasi kampanye produk UKM di mancanegara yang dilakukan secara masing-masing oleh kementerian. Mestinya, seluruh pembinaan difokuskan untuk memilih potensi pengembangan produk agar berkelanjutan.

"Pameran yang diikuti hanya kecil-kecil, kenapa enggak langsung saja tarik semua anggaran fokus di pengembangan ekspor khusus, bukan semua kementerian masuk ke UKM yang akhirnya inefisiensi," pungkasnya.


(ABD)