Dekopin Usul Gagasan Pembenahan Koperasi ke Presiden

Andi Aan Pranata    •    Kamis, 13 Jul 2017 11:05 WIB
koperasi
Dekopin Usul Gagasan Pembenahan Koperasi ke Presiden
Ketua Dekopin Nurdin Halid (kiri) mendamping Presiden Jokowi pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70 di Makassar, Rabu 12 Juli. (FOTO: MTVN/Andi Aan Pranata)

Metrotvnews.com, Makassar: Ketua Dewan Koperasi  Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid menyebut Gerakan Koperasi telah berperan penting dalam menopang perekonomian bangsa. Hingga 2015, jumlah anggota di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 37 juta orang lebih.

Banyaknya jumlah anggota, kata Nurdin, sejalan dengan kualitas koperasi yang semakin baik. Saat ini terdapat 152 ribu lebih koperasi aktif yang tersebar di pelosok Tanah Air. Adapun sebelumnya telah dibekukan 61 ribu unit yang dianggap jalan di tempat.

"Sampai 2017, volume usaha koperasi Indonesia telah mencapai Rp266 miliar lebih. Dengan modal sendiri sebesar Rp142 miliar, dan sisa hasil usaha senilai Rp17 miliar lebih," kata Nurdin Halid pada sambutannya di Kongres Koperasi III di Hotel Clarion Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu malam 12 Juli 2017.

Nurdin mengungkapkan, koperasi sebagai penggerak usaha kecil dan menengah telah menunjukkan daya tahannya terhadap guncangan ekonomi. Namun sejumlah persoalan mendasar masih menghantui. Antara lain pada sisi permodalan, perpajakan, serta akses sumber daya ekonomi lainnya.

Merujuk pada keadaan tersebut, Dekopin telah mengusulkan sejumlah gagasan kepada pemerintah. Gagasan tersebut disampaikan langsung pada pembukaan Hari Koperasi Nasional di Lapangan Karebosi Makassar, Rabu siang. Salah satu inti gagaasan adalah mempercepat terwujudnya Bank Koperasi dengan menempatkan koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit sebagai tulang punggung.

"Dengan begitu, Bank Koperasi akan menjadi milik Gerakan Koperasi dengan dukungan dana talangan sementara dari pemerintah," tambah Nurdin.

Lebih lanjut, Dekopin juga meminta pemerintah melakukan koreksi atas perundang-undangan pajak serta turunannya. Itu untuk mewujudkan rasa keadilan pungutan pajak bagi koperasi. Lalu BUMN dan bank pemerintah didorong melakukan fungsi intermediasi untuk memperkuat koperasi yang bergerak di sektor riil.

"Khususnya pertanian, perikanan dan kelautan, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan usaha sektor tersebut," lanjut Nurdin.

Dekopin berharap ada kebijakan dari pemerintah, yang memberikan kesempatan luas kepada gerakan koperasi menjadi distributor barang kebutuhan dasar bagi masyarakat. Secara detail disebutkan, khususnya gas subsidi, pupuk bersubsidi, beras, gula, minyak goreng dan terigu. Nurdin menjamin, jika barang kebutuhan tersebut disalurkan melalui koperasi, maka tidak akan terjadi gejolak harga dan kelangkaan di daerah.

"Karena Pemerintah besama Dekopin dapat mengontrol kegiatan ini secara sistematis. Hal ini merupakan wujud cita-cita Dekopin untuk mewujudkan sistem distribusi dan logistik nasional," pungkas Nurdin.

 


(AHL)

Bank Mandiri Tunggu Pelunasan Utang Modern Internasional
Sevel Tutup

Bank Mandiri Tunggu Pelunasan Utang Modern Internasional

4 days Ago

Bangkrutnya usaha 7-Eleven (sevel) ditangan PT Modern Internasional Tbk (MDRN) meninggalkan ban…

BERITA LAINNYA