BPJS Ketenagakerjaan Bidik Pegawai Perusahaan BUMN Jadi Peserta

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 17 May 2017 07:43 WIB
bpjs ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Bidik Pegawai Perusahaan BUMN Jadi Peserta
BPJS Ketenagakerjaan (ANTARA FOTO/Dewi Fajriani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menargetkan adanya penambahan jumlah peserta aktif untuk tahun ini yang dapat mencapai angka 25,2 juta peserta. Saat ini peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan baru sekira 13 juta peserta.

Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Ilyas E Lubis mengaku optimistis target tersebut akan bisa dicapai. Salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah dengan menargetkan jumlah kepesertaan dari karyawan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa mencapai 98 persen tahun ini.

Menurut dia beberapa perusahaan BUMN memang memiliki program yang sejenis dengan yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan khususnya jaminan hari tua dan pensiun. Namun begitu BPJS Ketenagakerjaan tetap memiliki perbedaan karena menggunakan model subsidi silang.

"Ini program dasar untuk subsidi langsung ke program lainnya. Apabila tidak mendaftarkan bisa jadi pelanggaran pada UU. Namun komitmennya sudah jauh lebih baik sehingga tahun ini kita yakin bisa mencapai kepatuhan hingga 98 persen dari perusahaan BUMN besar," ujar Ilyas, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Selasa malam 16 Mei 2017.

Saat ini, kata dia, ada sekira 14 perusahaan BUMN yang belum mematuhi peraturan daripada program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu dirinya berharap peran Kementerian BUMN dapat menjadi pendorong bagi perusahaan BUMN yang baru mendaftarkan sebagian karyawannya sehingga dapat lebih maksimal.

"Kami juga akan bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk pengawasan perusahaan yang tidak patuh. Sehingga kerjanya bisa lebih efektif dan efisien. Programnya sudah mulai dilakukan," jelas dia.

Kerja sama ini juga dilakukan dalam rangka mempermudah akses pendaftaran peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), kini Badan Usaha baru dapat langsung terdaftar dalam program jaminan sosial yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, melalui sistem yang terintegrasi dengan pelayanan publik.

Mekanisme layanan satu pintu tersebut bertujuan untuk memangkas prosedur registrasi Badan Usaha baru, baik dalam hal pengurusan izin usaha maupun pendaftaran program jaminan kesehatan, agar lebih praktis dan lebih cepat. Ini diharapkan mendukung salah satu program pemerintah yaitu Ease of Doing Business (EODB) atau kemudahan memiliki usaha di Indonesia.

Melalui layanan satu pintu, Badan Usaha baru yang mengurus permohonan perizinan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada BPTSP/BKPPM, secara otomatis akan terdaftar dalam Program Jaminan Sosial melalui Formulir Pendaftaran Bersama (FPB) dan Aplikasi Pendaftaran Terpadu (APT).

Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi Badan Usaha untuk mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pada saat melakukan pengurusan izin usaha.


(ABD)