BI Belum Berencana Bentuk Satgas Pengawas Gesek Ganda di Mesin Kasir

Desi Angriani    •    Jumat, 08 Sep 2017 16:34 WIB
penggesekan ganda kartu
BI Belum Berencana Bentuk Satgas Pengawas Gesek Ganda di Mesin Kasir
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Agusman (Foto: Desi Angriani/Metrotvnews.com).

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) akan memperketat pengawasan sistem pembayaran nontunai lewat kartu kredit maupun kartu debit. Hal itu menyusul kasus gesek ganda di hampir semua merchant yang menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC).
 
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Agusman menegaskan, bank sentral belum berencana membentuk satuan tugas (Satgas) khusus yang bertugas mengawasi praktik double swipe.
 
"Belum sampai ke satgas tapi kan ini sudah rutin. Kita memperketat pengawasan bank," katanya di Kompleks Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat 8 September 2017.
 
Hingga kini, Bank Indonesia terus meminta perbankan untuk melakukan sosialisasi larangan double swipe di mesin kasir. Bank sentral juga membuka aduan dari masyarakat terhadap merchant-merchant yang tidak mematuhi aturan.
 
"Nanti kita follow up. Kan kemarin ada di mal, mana ada pengaduan langsung kita terjun. Pokoknya kita proaktif," tuturnya.
 
Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan sanksi terhadap acquirer, bank atau lembaga yang bekerja sama dengan pedagang (merchant) nakal. Sanksi yang diberikan bisa berupa pencabutan izin usaha tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan lembaga tersebut.
 
"BI bisa cabut izin si pelaksananya, tergantung derajat kesalahan," tutupnya.
 
Adapun pelarangan penggesekan ganda tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pencurian data dan informasi kartu. Pengaturan mengenai penggesekan ganda kartu nontunai sebenarnya telah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
 
Pada Pasal 34 huruf b, Bank Indonesia melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran selain untuk tujuan transaksi pemrosesan pembayaran.
 
Salah satu pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran adalah acquirer, yaitu bank atau lembaga yang bekerja sama dengan pedagang, yang dapat memproses data alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang diterbitkan oleh pihak lain.
 
Oleh karena itu, untuk mendukung perlindungan data masyarakat, acquirer wajib memastikan kepatuhan pedagang terhadap larangan penggesekan ganda. Acquirer juga diharapkan mengambil tindakan tegas, antara lain dengan menghentikan kerja sama dengan pedagang yang masih melakukan praktik penggesekan ganda.
 
Adapun untuk kepentingan rekonsiliasi transaksi pembayaran, pedagang dan acquirer diharapkan dapat menggunakan metode lain yang tidak melibatkan penggesekan ganda. Masyarakat pun dapat berkontribusi menghindari praktik penggesekan ganda dengan senantiasa menjaga kehati-hatian dalam transaksi nontunai, dan tidak mengizinkan pedagang melakukan penggesekan ganda.
 
Apabila masyarakat mengetahui atau mengalami praktik penggesekan ganda, masyarakat dapat melaporkan ke Bank Indonesia Contact Center (BICARA) 131, dengan menyebutkan nama pedagang dan nama bank pengelola yang dapat dilihat di stiker mesin EDC.



(FJR)