Pemerintah Harus Agresif Atasi Ketimpangan dan Kemiskinan

Dian Ihsan Siregar    •    Jumat, 11 Aug 2017 16:29 WIB
kemiskinankesenjangan sosial
Pemerintah Harus Agresif Atasi Ketimpangan dan Kemiskinan
Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah perlu bekerja dengan agresif untuk mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus membutuhkan partisipasi dari masyarakat.

"Kemiskinan dan ketimpangan merupakan masalah kita bersama. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan dukungan dan kerja sama atau kolaborasi dengan semua kalangan seperti LSM, akademisi, pemerintah daerah, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya," ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam keterangan tertulisnya, Jumat 11 Agustus 2017.

Bambang menyatakan, perlunya peran swasta guna mempercepat pengurangan angka kemiskinan dan mengatasi ketimpangan. Demikian pula dengan pemerintah daerah, karena apapun programnya, pada akhirnya dieksekusi di daerah.

Kemudian, pemerintah akan fokus memperbaiki taraf hidup 40 persen penduduk terbawah dalam struktur ekonomi. Itu artinya, intervensi pemerintah akan difokuskan pada kelompok masyarakat tersebut.

"Sejauh ini, Indonesia sudah baik polanya dalam mengurangi kemiskinan, tetapi belum cukup agresif. Tentu banyak area yang harus diperbaiki," jelas Bambang.

Saat ini, pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Setidaknya, hal tersebut tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pada 2019, tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun menjadi 7-8 persen dari angka baseline 11,22 persen di 2015. Demikian pula, angka ketimpangan diupayakan menurun dari 0,408 di 2015 menjadi 0,36 di akhir RPJMN.

Tak hanya itu, dalam menurunkan angka ketimpangan di Indonesia, Bambang mengaku, akan disusun policy paper. Policy paper tersebut nantinya akan dibawa dalam Rapat Terbatas dengan mengajak pemerintah daerah untuk memberikan komitmen bersama. Komitmen tersebut selanjutnya diselaraskan dalam siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan.

 


(AHL)