Kemenkeu Minta PII Kembangkan RSUD dr Zainoel Abidin Aceh

   •    Selasa, 08 Jan 2019 18:32 WIB
penjaminan infrastruktur indonesia
Kemenkeu Minta PII Kembangkan RSUD dr Zainoel Abidin Aceh
Penandatanganan Perjanjian Penugasan Proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RSUD Zainoel Abidin antara Dirjen PPR Kemenkeu Luky Alfirman (kanan) dengan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII Armand Hermawan (ked

Jakarta: Kementerian Keuangan menunjuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menyiapkan proyek kerja sama pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Zainoel Abidin, Banda Aceh. Proyek ini merupakan mandat kelima PT PII dalam menyiapan fasilitas bantuan penyiapan proyek project development fund (PDF) dari pemerintah.
 
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan saat ini potensi pembangunan infrastruktur sangat besar. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana yang dapat digunakan untuk persiapan dan pendampingan transaksi KPBU bagi PJPK.
 
Luky mengatakan Kemenkeu telah memberikan mandat kepada PT PII untuk menyiapan fasilitas bantuan penyiapan proyek project development fund (PDF) dari pemerintah untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin, Banda Aceh
 
Lewat fasilitas PDF, PII akan mendampingi penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) dalam menyusun pra-studi kelayakan dan semua dokumen pendukung seperti perizinan dan aspek legal. Sehingga, penyediaan layanan infrastruktur melalui KPBU dapat dilakukan lebih cepat dan efektif
 
"Dukungan ini merupakan bentuk kerja nyata upaya Pemerintah dalam mendukung dan memperkuat pembangunan infrastruktur dengan menjembatani keunggulan pihak swasta dan pemerintah demi kehidupan masyarakat yang lebih baik terutama di bidang kesehatan," kata Dirjen PPR Kemenkeu Luky Alfirman di Banda Aceh, Selasa, 8 Januari 2019.

Baca: PII Siapkan Proyek KPBU RS Dharmais Senilai Rp2 Triliun
 

Direktur Utama PT PII Armand Hermawan mengatakan telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Penugasan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RSUD Zainoel Abidin antara Dirjen PPR Luky Alfirman dengan PT PII.
 
Selain itu juga dilakukan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Proyek RSUD Zainoel Abidin tersebut antara Direktur Utama PT PII dengan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
 
Armand mengungkapkan penandatanganan perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Induk Proyek Infrastruktur RSUD Zainoel Abidin antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah Aceh pada tanggal 4 Desember 2018.
 
Serta Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan untuk penugasan khusus kepada PT PII pada tanggal 5 Desember 2018 untuk melaksanakan fasilitas dalam rangka penyiapan proyek dan pendampingan transaksi.
 
"PT PII mendapat tugas untuk melakukan penyiapan, penyusunan kajian prastudi kelayakan dan pendampingan transaksi. Pendanaan fasilitas ini sepenuhnya dibiayai Kemenkeu," kata Armand.
 
Penugasan dan Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU RSUD Zainoel Abidin Aceh oleh PT PII ini merupakan proyek kelima dan proyek sektor Kesehatan kedua setelah RSK Dharmais. Juga merupakan proyek skema KPBU pertama yang menggunakan KPBU Syariah.
 
"Hal ini juga merupakan bukti kepercayaan Kementerian Keuangan dan PJPK kepada PT PII untuk dapat menjalankan mandatnya dalam mendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui skema KPBU," tambahnya.
 
Dia menjelaskan, Perjanjian tersebut pada dasarnya mencakup proses Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi untuk pengembangan RSUD dr. Zainoel Abidin dengan skema KPBU, sebagai rumah sakit rujukan kelas A di Provinsi Aceh.
 
Dia mengungkapkan, ruang lingkup awal proyek ini adalah pembangunan lima pusat pelayanan (traumatologi, ginjal, otak, jantung, dan mata), serta tiga sarana penunjang (private wing, hospital hotel, dan parkir).
 
Dia menambahkan, Skema KPBU secara potensial dapat mendukung peningkatan kualitas APBN dalam hal bisa mengurangi tekanan APBN dan APBD untuk mengalokasikan belanja modal untuk konstruksi di awal proyek sehingga bisa diharapkan mengurangi keseimbangan primer negatif.
 
Sebelumnya, Kasi Koordinasi Fasilitas Dukungan Pemerintah Kementerian Keuangan Lukman Zainul Hakim Harahap mengatakan bahwa proyek kerja sama pengembangan RSUD dr Zainoel Abidin dirancang untuk bisa melibatkan lembaga keuangan syariah sebagai penyandang dana. Oleh karena itu, struktur pendanaan juga akan mengikuti dengan prinsip syariah.
 
Lukman menyebutkan bahwa dalam usulan awal, RSUD dr Zainoel Abidin membutuhkan belanja modal atau investasi hingga Rp2,60 triliun. Dana sebesar ini dibutuhkan untuk pembangunan gedung rawat inap, penambahan alat kesehatan, dan penambahan jenis layanan kesehatan. Namun, usulan kebutuhan belanja modal tersebut belum final.


(FZN)