Aturan OJK terkait Pinjaman Daring Diminta Diperketat

   •    Rabu, 12 Dec 2018 15:02 WIB
ojkPinjaman tunai online
Aturan OJK terkait Pinjaman Daring Diminta Diperketat
Kantor Sistem Pelayanan Konsumen Keuangan (SiPeka) atau Financial Customer Care (FCC) OJK di Jakarta. (Foto: MI/Ramdani)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan pemberi pinjaman pada 2018 mencapai 81 persen. Jumlah ini tak sebanding dengan banyaknya penerima pinjaman yang terus meningkat hingga menyentuh angka 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di tengah peningkatan tersebut muncul opsi pinjaman daring sebagai alternatif kemudahan mendapatkan dana. Sayangnya dalam proses pinjaman daring terselip catatan negatif yang berujung pada ketidaknyamanan nasabah.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengaku banyak menerima aduan terkait kredit yang dilakukan secara daring. Rata-rata nasabah mengaku merasa hak asasinya dilanggar oleh penyelenggara kredit karena tuduhan enggan membayar cicilan.

"Permasalahan utama saat ini tidak ada aturan yang mumpuni untuk memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) pada pengguna aplikasi pinjaman daring yang memungkinkan penyelenggara melakukan berbagai pelanggaran hukum," ujar pengacara publik LBH Jakarta Jeanny Sirait dalam Metro Siang, Rabu, 12 Desember 2018.

Jeanny mengakui proses pinjaman daring cenderung lebih mudah dan cepat sehingga banyak menarik minat masyarakat. Namun persoalan lain yang muncul adalah nasabah wajib menyetujui apa pun yang disyaratkan penyelenggara termasuk mengakses daftar kontak dalam nomor telepon yang telah disertakan.

Mayoritas laporan yang masuk ke LBH, kata Jeanny, adalah tata cara penagihan penyelenggara pinjaman yang tidak sopan bahkan menyalahgunakan daftar nomor kontak nasabah untuk menebar ancaman.

"Berbagai laporan yang masuk ke LBH Jakarta selama November 2018 itu 1.330 pengaduan. Setelah itu banyak lagi yang datang melaporkan pelanggaran hukum dan HAM yang mereka alami pasca-akun ditutup," kata dia.

Jeanny mengatakan OJK bukan tidak berbuat apa-apa alih-alih mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016. Namun hal itu tidak cukup melindungi nasabah dan mantan nasabah yang telah menggunakan aplikasi pinjaman daring. 

Pada dasarnya, kata Jeanny, korban memiliki pandangan sama; tidak ada niat untuk tidak membayar pinjaman yang telah diambil. Kalau pun terlambat, tak sedikit upaya yang nasabah lakukan dan inilah yang tidak terakomodasi oleh OJK.

"Mereka coba datang ke OJK mengadukan upaya pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan penyelenggara tapi tidak dapat solusi apa pun," ungkapnya.

Dari sisi preventif OJK juga telah melakukan penutupan ratusan aplikasi pinjaman daring ilegal namun hal itu sudah sangat terlambat sebab aplikasi serupa mudah dibuat kembali dan diunduh oleh masyarakat. Lagi pula, kata Jeanny, menutup platform aplikasi tidak menyelesaikan masalah. 

"Kami mendesak OJK menyelesaikan seluruh permasalahan hukum dan HAM akibat penyelenggara aplikasi yang menyalahgunakan pinjaman daring. Kepolisian juga harus menindaklanjuti segala pelaporan dan kami meminta penyelenggara aplikasi pinjaman daring ilegal menghentikan pelanggaran hukum hanya demi mendapatkan untung dan memiskinkan masyarakat," pungkasnya.




(MEL)


Tarif Kargo Udara Naik Ratusan Persen

Tarif Kargo Udara Naik Ratusan Persen

5 hours Ago

Tiga maskapai penerbangan yakni Garuda Indonesia, Lion Air dan Sriwijaya melakukan kebijakan me…

BERITA LAINNYA