Fintech Anggota AFPI Wajib Berlakukan Pagu Denda Maksimal 90 Hari

Nia Deviyana    •    Selasa, 06 Nov 2018 19:09 WIB
ekonomi digitalfintech
Fintech Anggota AFPI Wajib Berlakukan Pagu Denda Maksimal 90 Hari
Illustrasi. Dok;AFP.

Jakarta: Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama lndonesia (AFPI) sepakat menetapkan pagu denda maksimal 90 hari ke nasabah yang telat membayar tagihan.

Artinya, jika pinjaman telah melewati masa penagihan maksimal 90 hari dari tenggat waktu pembayaran, maka jumlah biaya pinjaman dan denda tidak akan bertambah. Hal ini berlaku bagi financial technology (fintech) anggota AFPI.

"Saat ini anggota kita yang teregistrasi di OJK ada 73. Penetapan pagu denda maksimal ini bertujuan untuk melindungi konsumen," ujar Sunu Widiatmoko, Wakil Ketua Umum AFPI saat ditemui di Jakarta, Selasa, 6 November 2018.

Aturan ini dibuat sebagai tanggapan terkait tingkat bunga atau biaya pinjaman fintech yang dianggap memberatkan konsumen. Sunu menegaskan, fintech pendanaan multiguna yang menjadi anggota AFPI dan terdaftar di OJK diwajibkan mematuhi aturan pagu denda tersebut.

Adapun pagu denda dapat diilustrasikan konsumen memiliki pinjaman senilai Rp 2 juta, namun mengalami kesulitan dalam pengembalian, maka  maksimal nilai total pinjaman beserta biaya-biaya keseluruhan tidak boleh melebihi 100 persen dari nilai pokok atau prinsipal. Penerapan dari pagu biaya ini mekanismenya diserahkan kepada masing-masing penyelenggara.

"Bahkan ada beberapa platform penyelenggara yang sudah memberhentikan biaya denda setelah melewati hari ke-30," tambah Sunu.

AFPI juga mengagendakan agar para anggotanya memperoleh sertifikasi lSO/ICE 27001 terkait sistem manajemen penanganan informasi, sesuai peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 tahun 2016. Penerapan sertifikasi ini merupakan bagian dari manajemen risiko dan menjaga keamanan data di setiap layanan yang diberikan kepada konsumen.

Selain itu, juga akan diterapkan standarisasi dan juga sertifikasi bagi proses penagihan yang dilakukan oleh para anggota AFPI kepada konsumen.

"Jadi proses penagihan harus sesuai dengan kode etik penagihan yang telah disetujui oleh seluruh anggota AFPI dan para agen penagihan harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi," pungkasnya.


(SAW)