Cara Bank Mandiri Tekan Risiko Kredit Macet pada Kredit Kendaraan

Nia Deviyana    •    Selasa, 15 Jan 2019 20:48 WIB
bank mandiri
Cara Bank Mandiri Tekan Risiko Kredit Macet pada Kredit Kendaraan
Illustrasi. Dok : MI.

Jakarta: Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Rohan Hafas menilai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melonggarkan uang muka kredit kendaraan menjadi 0 persen memiliki potensi meningkatkan Non-Performing Finance (NPF) atau kredit bermasalah. Namun, hal ini bisa dicegah dengan memberikan kredit kepada nasabah yang tepat.  

"Cara mengurangi risikonya adalah dengan menjual produk di lingkungan yang berpenghasilan tetap. Misalnya kita bekerja sama dengan institusi yang gajinya pakai payroll Mandiri, sehingga kita tahu berapa penghasilannya," ujar Rohan di Gedung Nusantara 1 DPR, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Kalaupun terjadi kredit macet, tambah Rohan, mobil seperti halnya rumah, termasuk aset yang bisa dilikuidasi sehingga tidak terlalu merugikan pemberi kredit. "Kalau terjadi apa-apa lebih mudah dijual intinya," kata dia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk melonggarkan ketentuan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan (multifinance). Aturan yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 itu membuat DP mobil/motor menjadi nol persen, dari sebelumnya lima persen.

Juru bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan uang muka nol persen kendaraan yang dalam hal ini adalah kendaraan roda dua, empat, atau lebih, dan hanya berlaku pada multifinance yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) di bawah satu persen.

"Aturannya menyebut bahwa yang bisa menyalurkan DP nol persen adalah perusahaan pembiayaan yang punya NPF maksimal satu persen. Itu menunjukkan tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan itu bagus," ujar Sekar, belum lama ini.

Dia bilang, perusahaan multifinance yang sehat mampu menjaga mekanisme resiko pembiayaannya, termasuk mengukur pengucuran pembiayaan kendaraan agar tak meningkatkan risiko NPF.

"Jadi tergantung dari risk appetite perusahaan pembiayaan tadi, apakah akan berpengaruh terhadap kondisi transportasi segala macam. Saya rasa akan lebih terukur," ungkapnya.

Sementara itu, perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio NPF antara satu hingga di bawah tiga persen dikenakan DP kendaraan bermotor sebesar 10 persen. Sedangkan perusahaan dengan NPF neto di atas tiga hingga di bawah lima persen wajib menerapkan uang muka sebesar 15 persen.

Adapun perusahaan pembiayaan dengan tingkat kesehatan keuangan neto sebesar lima persen wajib mengenakan DP sebesar 15 persen bagi kendaraan roda dua atau tiga, empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi. Bagi kendaraan roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna, perusahaan wajib mengenakan uang muka 20 persen.

Sedangkan perusahaan pembiayaan dengan NPF neto di atas lima persen wajib memenuhi ketentuan uang muka untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga, serta roda empat atau lebih untuk pembiayaan investasi paling rendah 20 persen, serta kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk pembiayaan multiguna paling rendah 25 persen. 

Dalam beleid sebelumnya, OJK menetapkan kewajiban uang muka untuk motor dan mobil paling rendah sebesar lima persen dan paling tinggi sebesar 25 persen.



(SAW)