Skema Tarif Ojek Daring Jangan Rugikan Mitra

   •    Jumat, 08 Feb 2019 12:42 WIB
transportasi berbasis aplikasi
Skema Tarif Ojek Daring Jangan Rugikan Mitra
Ilustrasi. (FOTO: MI/Barry)

Jakarta: Rencana pemerintah menetapkan skema tarif ojek dalam jaringan (daring) melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) sebesar Rp3.100 per kilometer dinilai terlalu tinggi. Peraturan yang dibuat seharusnya menguntungkan pengendara ojek daring dan penggunanya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memang tengah menggodok aturan ojek daring yang ditargetkan selesai pada Maret 2019. Salah satu fokusnya ialah soal tarif yang diatur berdasarkan batas atas dan bawah agar mitra pengemudi memiliki pendapatan lebih baik lagi.

Besaran tarif batas atas dan bawah tersebut telah dipatok Rp3.100-Rp3.500 per kilometer atas usulan Tim 10. Selama ini, aplikator Grab menerapkan tarif batas bawah ojek daring sebesar Rp1.200 per kilometer, adapun Go-Jek memberikan Rp1.600 untuk mitra pengemudi.

Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan berpendapat peraturan yang dibuat harus menguntungkan pengendara ojek daring dan penggunanya. "Saya imbau supaya jangan terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Harus menguntungkan pengendara ojek daring dan penggunanya," kata Tigor yang juga Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Kamis, 7 Februari 2019.

Tigor meminta pemerintah melihat lebih jauh lagi sebelum menetapkan tarif. Hal yang perlu diperhatikan yakni kebutuhan pengendara ojek daring untuk perawatan motor hingga kemampuan pengendara untuk kredit motor. "Harus proporsional masalah tarif itu. Kalau nantinya tidak beda jauh dengan taksi daring, ya pasti masyarakat lebih memilih naik mobil daripada motor," ujarnya.

Menurut Tigor, Permenhub tentang ojek daring yang saat ini sedang digodok bukan hanya regulasi mengenai keselamatan pengguna dan pengemudi, melainkan juga soal keselamatan. "Kalau saat ini belum ada asuransi kecelakaan, mungkin nanti akan ada. Itu positif menurut saya untuk pengemudi dan pengguna," kata Tigor.

Sebagai solusi, ia mengusulkan tarif minimal Rp10 ribu dengan jarak tempuh 5 kilometer, dan Rp2.100-Rp2.500 per kilometer selanjutnya. Sebelumnya, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi khawatir rencana penaikan tarif itu justru menjadi bumerang bagi mitra pengemudi.

Tidak Khawatir

Namun, mitra pengemudi sendiri tidak terlampau mengkhawatirkan penaikan tarif itu bakal membuat mereka kehilangan penumpang. Salah seorang mitra pengemudi, Hariono, 45, misalnya, yakin ojek daring akan tetap mendapat tempat di hati penumpang.

"Saya tidak takut hilang penumpang. Menurut saya ojek daring maupun ojek pangkalan sekaligus sudah punya pengguna sendiri-sendiri. Jadi mau mahal juga pasti ada yang naik," kata pengemudi ojek yang sehari-hari beroperasi di wilayah Jakarta Selatan, Depok, hingga Jakarta Timur itu.

Hariono beralasan saat ini pelayanan angkutan umum seperti angkot dan kopaja belum memadai. Trans-Jakarta sekalipun ia melihat masih kurang efisien karena kerap terjebak kemacetan. "Solusi utama tetap naik motor," tukas Hariono yang sudah menjadi mitra pengemudi ojek daring sejak enam tahun lalu.

Hariono hanya mengojek ketika hari libur serta malam hari seusai bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi. Dari ojek daring dengan tarif saat ini ia mengatakan mampu mengantongi Rp250 ribu-Rp500 ribu per hari termasuk dari bonus pengumpulan poin.

"Jadi sebetulnya dengan tarif sekarang sudah baik asal memang betul-betul rajin dan mau main jauh. Kalau ambil penumpang dekat-dekat meski sering, dapatnya akan lebih sedikit," terang kakek satu cucu itu.

Hariono mengungkapkan harap-annya jika memang tarif hendak dinaikkan. Ia menegaskan jika aturan itu diputuskan, pemerintah harus tegas pada dua raksasa aplikasi ojek daring yang saat ini beroperasi yakni Grab dan Go-Jek agar menerapkan aturan itu.

"Jangan sampai setelah aturan dibuat malah semakin banyak promo yang aneh-aneh. Ujung-ujungnya kita pengemudi yang rugi," terangnya. (Media Indonesia)

 


(AHL)