BUMN QR Code Beroperasi Akhir Februari 2019

Husen Miftahudin    •    Rabu, 23 Jan 2019 21:22 WIB
BUMN QR Code
BUMN QR Code Beroperasi Akhir Februari 2019
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Jakarta: Direktur Teknologi Informasi dan Operasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dadang Setiabudi mengakui pihaknya ikut merancang pembentukan perusahaan finansial berbasis teknologi dengan layanan pemindaian kode respons cepat atau QR Code.

Dadang menyebutkan, perusahaan tersebut nantinya bernama LinkAja. Perusahaan itu ditargetkan beroperasi pada akhir Februari atau Maret 2019.

"LinkAja itu suatu entitas sendiri di luar perbankan. Rencana meluncur di akhir Februari atau Maret," ujar Dadang di kantor pusat BNI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Januari 2019.

Selain empat bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dua perusahaan pelat merah seperti PT Pertamina Persero dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk akan turut bergabung untuk membentuk BUMN QR Code. Adapun empat bank yang mengonsolidasikan layanan BUMN QR Code adalah BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri.

Dadang bilang, masing-masing perusahaan BUMN yang terlibat akan memiliki porsi kepemilikan yang sama dalam LinkAja. Saat ini, LinkAja sedang mengurus proposal permohonan perizinan ke Bank Indonesia (BI) selaku regulator sistem pembayaran.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta mengungkapkan pihaknya akan menyiapkan modal untuk mendirikan perusahaan BUMN QR Code. Namun, ia enggan menyebut jumlah modal yang disiapkan tersebut.

Herry mengatakan, investasi tambahan yang dikucurkan hanya untuk merampungkan konsolidasi sistem pembayaran QR Code. Selain itu, untuk mempromosikan perusahaan LinkAja.

‎Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng mengaku belum menerima permohonan izin rencana enam perusahaan BUMN untuk mengadopsi sistem pembayaran berbasis QR Code.

Sugeng tak mempermasalahkan rencana enam perusahaan negara itu. Namun dia berharap BUMN QR Code sejalan dengan standardisasi sistem pembayaran QR Code yang akan diluncurkan bank sentral.

"Prinsipnya sih enggak masalah, asal nanti standarnya harus disesuaikan dengan standar kita," beber dia.

Sugeng mengaku pihaknya masih mengebut standardisasi sistem pembayaran QR Code. "Kita masih ngebut, masih ngebut," tutup Sugeng.

 
(AHL)