Pemerintah Diminta Perhatikan Industri SKT

Husen Miftahudin    •    Kamis, 24 Nov 2016 12:45 WIB
cukai tembakau
Pemerintah Diminta Perhatikan Industri SKT
Ilustrasi buruh tembakau. (Foto: Antara/Aditya Pradana.

Metrotvnews.com, Jakarta: Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) meminta pemerintah memerhatikan Industri Hasil Tembakau (IHT) untuk sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT). Sebab SKT merupakan sektor padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja.

Sekjen Formasi Suharjo berharap pemerintah melalui Kemenkeu memperpanjang keberlangsungan SKT dengan meninjau ulang kenaikan cukai rokok. Sebab, kenaikan cukai rokok membuat target pendapatan negara di sektor cukai tersendat.

Baca: BPS Pastikan Kenaikan Cukai Rokok Bakal Seret Inflasi

Sekjen Formasi Suharjo mengungkapkan, dari data Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu hingga November 2016, realisasi pendapatan cukai rokok baru menyentuh 64 persen dari target atau setara Rp91,4 triliun.

Adapun dari jumlah tersebut, lanjutnya, Sigaret Kretek Mesin (SKM) menyumbang 80 persen pendapatan cukai rokok, sementara SKT dan Sigaret Putih Mesin (SPM) masing-masing menyumbang 10 persen.

"Tren penurunan SKT harus diwaspadai pemerintah karena rokok golongan ini termasuk industri padat karya. Artinya, bila SKT terganggu maka akan ada para pekerja yang dirugikan," ujar Suharjo dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Baca: Pemerintah Naikkan Tarif Cukai Rokok di 2017

Selain meninjau ulang kenaikan cukai rokok, Suharjo juga meminta pemerintah melakukan pengawasan terhadap rokok ilegal untuk menyelamatkan rokok SKT. Saat ini sekitar 50 persen pasar masih dikuasai SKM, sedangkan SKT berada di angka 30 persen hingga 35 persen, sisanya sekitar 15 persen hingga 20 persen oleh SPm.

"Bila tidak diperhatikan kondisinya akan terus menurun dan menekan industri hasil tembakau untuk SKT," tegas dia.

Sementara Direktur Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Willem Petrus Riwu mengakui tren penurunan SKT berdampak langsung pada penutupan beberapa pabrik di daerah.

"Kalau ingin menyelamatkan industri ini yang sudah jelas menyerap banyak SDM, kita baik dari pemerintah, DPR dan LSM harus duduk bersama. Karena banyak anak bangsa yang menggantungkan nasibnya di industri SKT. Kalau tidak begitu, ya sulit," pungkas Wilem.


(AHL)