CIPS: Waktu Impor Beras Harus Tepat

   •    Kamis, 13 Sep 2018 23:26 WIB
impor beras
CIPS: Waktu Impor Beras Harus Tepat
Beras. MI/BENNY BASTIANDY..

Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan bahwa waktu untuk melakukan impor beras harus tepat agar dapat melindungi harga beras hasil petani yang ditanam di berbagai daerah.

Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman mengingatkan bahwa pengalaman impor di awal 2018 di mana beras impor tiba dua minggu menjelang panen membuat harga beras petani turun. 

"Mengingat beras itu komoditas esensial, pemerintah patut menjaga stok beras nasional untuk mencegah terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga," kata Assyifa Szami Ilman Kamis, 13 September 2018. 



Menurut dia, berkaca pada impor Januari 2018 lalu, Bulog patut untuk melakukan impor dengan waktu yang tepat agar impor tidak meredam harga beras terlalu rendah dan merugikan petani yang dapat terjadi apabila dilakukan saat masa panen.

Assyifa berpendapat bahwa impor masih menjadi instrumen penting dalam mengendalikan harga beras di Tanah Air. Berdasarkan data BPS, terdapat kenaikan harga gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) sebesar 3,05 persen dan 1,64 persen pada Agustus 2018.

Pada saat yang sama, lanjutnya, harga beras tidak mengalami kenaikan, malah justru turun sebesar 0,28 persen. Kedepannya, dengan adanya musim kemarau yang melanda dan disertai dengan semakin berkurangnya luasan lahan panen, tidak dapat dipungkiri adanya peluang harga beras akan naik dan memengaruhi inflasi secara keseluruhan.

Sebagaimana diwartakan, Anggota Komisi IV DPR Endang Srikarti Handayani mengutarakan harapannya agar pemerintah jangan lagi melakukan kebijakan impor beras dan dapat meningkatkan serta menyerap produksi beras nasional yang dihasilkan petani Nusantara.

Politisi Golkar itu berpendapat bahwa untuk meningkatkan produksi beras, pemerintah harus menyubsidi pertanian yang bisa dinikmati petani secara langsung. Ia berpendapat bahwa dengan memberikan subsidi dan menyerukan kepada generasi muda untuk membangun desa dalam bertani, maka ke depannya tidak akan ada lagi impor beras.

Sebelumnya, Pengamat Pertanian Khudori mengatakan selama ini tidak ada data pembanding dari instansi terkait mengenai produksi beras, karena yang memproduksi data hanya Kementerian Pertanian.

Padahal, menurut dia, metode perolehan data tersebut diragukan, karena tidak ada penghitungan secara riil untuk jumlah luasan lahan. Sedangkan, luas lahan dapat menentukan seberapa besar produksi beras. "Pengumpulan datanya memang bukan survei lapangan. Itu tadi perkiraan-perkiraan," kata Khudori.

Meski demikian, persoalan impor tidak hanya mengacu pada produksi beras, karena ada masalah lain yaitu tidak optimalnya penyerapan Bulog karena masih rendahnya Harga Pokok Pembelian yang ditetapkan pemerintah. 

"Problem utama terkait impor beras adalah kemampuan Bulog menyerap beras atau gabah hasil produksi dalam negeri," tambahnya.


(SAW)


Merpati akan Lunasi Utang Usai Maskapai Beroperasi

Merpati akan Lunasi Utang Usai Maskapai Beroperasi

1 day Ago

Merpati Nusantara Airlines berjanji akan melunasi utang dan pesangon mantan karyawannya. Janji …

BERITA LAINNYA