Penyaluran Kredit Online Capai Rp9,21 Triliun hingga Juli 2018

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 07 Sep 2018 18:51 WIB
ojkkredit
Penyaluran Kredit <i>Online</i> Capai Rp9,21 Triliun hingga Juli 2018
Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id/M Rizal)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total penyaluran pinjaman dari Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau Fintech Peer-To-Peer Lending mencapai Rp9,21 triliun hingga Juli 2018. Jumlah ini meningkat 259,36 persen (ytd), dengan rasio pinjaman bermasalah (NPL) periode yang sama sebesar 1,4 persen.

Sampai 4 September jumlah perusahaan fintech peer to peer lending yang terdaftar atau berizin OJK mencapai 67 perusahaan. Jumlah perusahaan yang dalam proses pendaftaran 40 dan perusahaan yang menyatakan berminat mendaftar 38 perusahaan.

"Sementara hingga Juli, jumlah rekening penyedia dana (lender) peer to peer lending mencapai 135.025 entitas atau meningkat 33,77 persen (ytd). Jumlah rekening peminjam (borrower) 1.430.357 entitas atau meningkat 450,91 persen (ytd)," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing di Kantor OJK, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 7 September 2018.

Dirinya menambahkan, informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada website OJK. Jika menemukan tawaran fintech peer to peer lending ataupun penawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor ke OJK.

Berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi pada Google Playstore, Satgas Waspada Investasi menemukan 182 entitas yang melakukan kegiatan Fintech Peer-To-Peer Lending. Mereka tak memiliki izin OJK sesuai POJK 77/POJK.01/2016 sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

Satgas Waspada Investasi meminta entitas tersebut untuk menghentikan kegiatannya, menghapus semua aplikasi penawaran pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, mereka juga diminta menyelesaikan segala kewajiban kepada pengguna dan segera mengajukan pendaftaran ke OJK.

"Satgas Waspada Investasi juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan dengan entitas yang tidak berizin tersebut karena tidak berada di bawah pengawasan OJK dan berpotensi merugikan masyarakat," pungkas dia.

 


(AHL)