Pengendali Saham Bank Muamalat Enggan Kucurkan Modal Tambahan

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 11 Apr 2018 14:59 WIB
bank muamalat
Pengendali Saham Bank Muamalat Enggan Kucurkan Modal Tambahan
Ilustrasi Bank Muamalat. (FOTO: MI/Adam Dwi)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut permasalahan yang dihadapi oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah kurangnya modal untuk ekspansi usaha, meskipun secara likuiditas masih cukup baik. Sayangnya pemegang saham pengendali bank syariah tersebut tidak bisa menambah modal karena terbentu aturan yang dimiliki.

Saat ini, Bank Muamalat Indonesia masih dimiliki pemegang saham pengendali dari Islamic Development Bank atau IDB sebesar 32,74 persen, Boubyan Bank, Kuwait sebesar 22,0 persen, Atwill Holdings Limited, Saudi Arabia (SEDCO) sebesar 17,91 persen, dan National Bank of Kuwait sebesar 8,45 persen.

"IDB sebagai pemiliki 32,74 persen saham mengalami keterbatasan aturan. Dalam aturan internal mereka, penyertaan modal maksimum 20 persen sehingga IDB tidak bisa menambah modal," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana dalam Rapat dengan Komisi XI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 April 2018.

Sementara itu, Bank Boubyan dan National Bank of Kuwait yang memegang hampir 30 persen saham tengah melakukan konsolidasi sehingga tak bisa menambah modal di Bank Muamalat. Adapun SEDCO Holding juga menyatakan tak mau memberikan kucuran modal tambahan.

"Bank ini stagnan, karena ekspansi butuh penambahan modal sementara pemegang saham sekarang enggak bisa tambah modal lagi. Kita ingin bank BUKU II berkembang ke depan, sehingga perlu strategis investor agar bank ini bisa lebih sehat. Dengan investor baru maka bank bisa berkembag lebih besar lagi," jelas dia.

Kemudia, Heru menceritakan jika ada investor yang telah mengajukan diri kepada OJK yakni PT Minna Padi Investama Tbk (PADI). Sayangnya Mina Padi batal mengucurkan modal karena ada persyaratan OJK yang tak terpenuhi sehingga right issue Bank Muamalat juga urung dilaksanakan.

"Banyak calon investor ingin berpartisipasi dalam perkembangan Muamalat. Tapi belum sampaikan tertulis ke OJK, baru berbicara ke bank dan pemilik existing. Kita harap nanti kalau pembicaraan dengan investor dan pemilik sudah mendekati kesepakatan, maka OJK akan fasilitasi," pungkasnya.

 


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

1 day Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA