Anggota DPR Nilai Pembentukan Holding BUMN Belum Mendesak

Annisa ayu artanti    •    Jumat, 21 Apr 2017 12:21 WIB
holding bumn
Anggota DPR Nilai Pembentukan <i>Holding</i> BUMN Belum Mendesak
Ilustrasi Gedung BUMN. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Metrotvnews.com, Sleman: Anggota Komisi VI DPR-RI melihat pembentukan holding BUMN yang dicanangkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum menjadi satu hal mendesak.

Anggota Komisi VI Fraksi Golkar Dwie Arum mengatakan, seharusnya yang saat ini menjadi fokus Kementerian BUMN mewakili pemerintah terhadap perusahaan pelat merah adalah perbaikan kinerja internal perusahaan.

"Terkait holding BUMN, sekarang sudah ada holding BUMN. Kementerian BUMN merencanakan membuat enam holding. Tapi, saya kira lebih baik kita menata dulu internal BUMN yang ada di Indonesia," kata Arum saat workshop Sinergi BUMN untuk Negeri di lingkungan Candi Prambanan, Sleman, Jumat 21 April 2017.




Dia menyarankan, sebaiknya pembentukan holding BUMN dilakukan setelah melakukan perbaikan kinerja internal. Hal itu ditekankannya lantaran penguatan internal sangat berpengaruh pada pembentukan holding BUMN di masa mendatang.

"BUMN yang punya utang banyak bisa diperkecil lagi. Utangnya aset diperbaiki, baru kita bicara ke holding BUMN," jelas dia.

Ia menyebut sejauh ini pembentukan holding yang sudah berjalan dengan baik adalah holding pupuk kendati masih belum menunjukkan performa maksimal.

Namun demikian, tambah Arum, Parlementer selalu mendukung apa yang dilakukan pemerintah. Termasuk pembentukan holding BUMN. Ia berpesan, pembentukan holding BUMN harus memberikan manfaat bagi rakyat.

"Tapi saya apresiasi pembuatan holding itu. Dari rencana itu saya percaya akan baik. Dari Parlementer? kami berpikiran sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," pungkas dia.

Sekadar informasi, Kementerian BUMN telah mencanangkan pembentukan enam holding BUMN yaitu pertambangan, migas, perumahan, konstruksi dan jalan tol, perbankan dan jasa keuangan, serta pangan. Sejauh ini, dari enam holding, baru holding BUMN pertambangan yang baru siap dibentuk.

 


(AHL)