Mengenal Perbedaaan Money Changer Berizin Resmi dari BI

Angga Bratadharma    •    Selasa, 18 Apr 2017 09:15 WIB
bank indonesiamoney changer
Mengenal Perbedaaan <i>Money Changer</i> Berizin Resmi dari BI
Logo Bank Indonesia di Komplek Kantor Bank Indonesia (MI/ROMMY PUJIANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) menganjurkan masyarakat agar menukarkan valuta asing di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (Kupva BB) atau money changer yang berizin. Transkasi di money changer tak berizin sering kali menjadi sasaran untuk tindak pindana pencucian uang hingga terorisme.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eny V Panggabean mengatakan, ada sejumlah tanda yang bisa diperhatikan masyarakat dalam memilih money changer. Pertama, money changer berizin akan dibekali dengan nomor perizinan dari bank sentral.

"Saat ini ada sebanyak 1.069 Kupva BB yang terdaftar dan mengantongi izin dari BI. Kupva BB berizin dilengkapi dengan nomor registrasi khusus," ujarnya, di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 17 April 2017.

Sayangnya beberapa money changer didapati memalsukan perizinan dari BI. Maka dari itu BI berencana melengkapi perizinan yang diberikan dengan QR Code. Selain memasang nama money changer berizin di website-nya, BI juga akan membuat aplikasi di ponsel yang memudahkan masyaraat membedakan money changer berizin atau tidak.

"Nanti ada QR Code yang diselipkan diizinnya. Jadi orang tidak bisa meniru seperti keputusan itu. Ke depan kami membuat sistem android untuk memasukkan nama-nama yang berizin tahap pertama di Jabodetabek, di luar (nama-nama yang ada) itu mereka tidak berizin," jelas dia.

Eny berharap masyarakat bisa ikut berperan untuk tidak lagi bertransaksi di money changer ilegal. Meski menawarkan bunga (rate) yang lebih murah dibandingkan dengan menukar uang valas di bank, namun transaksi yang mencurigakan di money changer bisa dikenakan pidana.

"Sebagai konsumen biasanya tidak peduli antara yang berizin dan tidak berizin, yang penting murah. Kami mengamati yang ilegal ini murah sehingga merusak pasaran. Ini jadi tidak adil karena mereka enggak wajib lapor," pungkasnya.

 


(ABD)