OJK Bali Pantau Perbankan Perbaiki Kredit Bermasalah

   •    Senin, 10 Jul 2017 10:29 WIB
ojkperbankan
OJK Bali Pantau Perbankan Perbaiki Kredit Bermasalah
Sejumlah karyawan memasuki Gedung Otoritas Jasa Keuangan (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Denpasar: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memantau upaya perbankan di Bali memperbaiki angka kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang meningkat. Pemantauan itu akan dilakukan baik di bank umum maupun di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hingga April 2017.

"Bila NPL makin tinggi tentu akan memperkecil perbankan memperoleh pendapatan. Permodalan akan tergerus dan bila sampai tergerus hingga di bawah empat persen, sesuai peraturan lama itu akan masuk bank dalam pengawasan khusus," kata Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Zulmi, seperti dikutip dari Antara, Senin 10 Juli 2017.

Menurut Zulmi, bank diberikan waktu selama enam bulan sesuai peraturan dalam pengawasan khusus. Apabila kondisi bank semakin memburuk sebelum pengawasan enam bulan maka bank tersebut bisa dilikuidasi. Likuidasi, lanjut dia, merupakan langkah alternatif akhir apabila bank tidak dapat menekan angka kredit bermasalah.

NPL, lanjut Zulmi, merupakan salah satu tolok ukur kesehatan bank dari sisi likuiditas. Meningkatnya NPL akan mengurangi jumlah modal bank, memengaruhi jumlah penyaluran kredit pada periode berikutnya dan berimbas berkurangnya deviden dan laba ditahan atau modal bank tersebut.

OJK mencatat total NPL perbankan di Bali pada April 2017 mencapai 3,41 persen atau naik dibandingkan dengan Maret 2017 yang mencapai 3,2 persen. NPL tertinggi terjadi di BPR yang mencapai 7,07 persen atau naik dari Maret 2017 yang mencapai 6,71 persen dan jika dibandingkan posisi Desember 2016 mencapai 4,91 persen.

Sedangkan untuk bank umum konvensional NPL hingga April tahun ini menembus 2,89 persen atau lebih tinggi dari Maret 2017 mencapai 2,71 persen. Salah satu penyebab NPL tinggi, kata dia, karena masih banyak bank enyalurkan kredit ke sektor jenuh seperti sektor properti dan turunannya.

"Ini menjadi penyebab utama karena sebagian kredit yang disalurkan ke sektor-sektor yang dulunya sudah jenuh dan sisanya kini mulai bermasalah," pungkas Zulmi.

 


(ABD)