OJK Minta Waspadai 57 Investasi Bodong

Desi Angriani    •    Rabu, 07 Mar 2018 19:07 WIB
ojk
OJK Minta Waspadai 57 Investasi Bodong
OJK (ANT/Fanny Octavianus).

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat mewaspadai penawaran produk atau kegiatan usaha dari 57 entitas yang tak memiliki izin usaha alias bodong. Jumlah itu terdiri dari 33 entitas di bidang forex/futures trading, sembilan entitas di bidang cryptocurrency, delapan entitas di bidang multi level marketing, dan tujuh entitas di bidang lainnya.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tidak memiliki izin usaha penawaran produk dan penawaran investasi. Hal ini berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal.

“Satgas telah melakukan analisis terhadap kegiatan usaha entitas tersebut dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku menyatakan bahwa entitas tersebut harus menghentikan kegiatannya," kata Tongam dalam siaran pers yang diterima Medcom.id di Jakarta, Rabu, 7 Maret 2018.

Selain itu, masyarakat juga diminta berhati-hati dengan penawaran investasi dari entitas yang telah dihentikan kegiatan usahanya namun masih beroperasi seperti PT Maestro Digital Telekomunikasi, PT Global Mitra Group dan UN Swissindo.

"Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima," tuturnya.

Adapun 13 Kementerian dan Lembaga sudah efektif tergabung dalam tugas-tugas untuk untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal. Kementerian/Lembaga tersebut antara lain OJK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemeterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), saat ini sudah bergabung Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kementerian Dalam Negeri.





(SAW)