BI Minta Program DP 0% Masuk dalam APBD

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 05 Jan 2018 17:52 WIB
bank indonesiakpr
BI Minta Program DP 0% Masuk dalam APBD
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo -- Foto: MTVN/ Eko Nordiansyah

Jakarta: Bank Indonesia (BI) meminta program uang muka atau down payment (DP) nol persen masuk ke dalam program pemerintah daerah. Dengan begitu, program tersebut bakal masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, ketentuan mengenai DP sudah diatur dalam kebijakan Loan to Value (LTV). Dalam kebijakan tersebut, bank sentral mensyaratkan DP untuk kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar 10 persen dari total pembiayaannya.

"Kalau sudah masuk program pemda, kami tidak keberatan untuk LTV turun. Dari 90 persen atau 85 persen ke yang lebih rendah," kata Agus di Kompleks BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Januari 2018.

Agus menambahkan kebijakan tersebut tidak diperuntukkan bagi masyarakat umum melainkan hanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Program pemerintah kan harus ada di APBN atau APBD. Jadi yang saya jelaskan bahwa silahkan disusun tetapi kita kemudian mendiskusikan bahwa kalau rumahnya di atas Rp300 juta itu enggak bisa masuk kedalam program MBR," jelas dia.

Aturan mengenai DP, lanjutnya untuk memitigasi risiko jika sewaktu-waktu kredit tersebut macet. Untuk itu, BI juga menyarankan agar kemampuan mencicil debitur setidaknya 30 persen dari total pendapatannya.

"Untuk membayar bunga dan cicilan itu, kalau kita lihat sesederhana mungkin di kisaran 30 persen dari penghasilannya. Nah, kalau (penghasilan) Rp7 juta ke bawah dan dia hanya mampu untuk membayar angsuran bunga dan rumah 30 persen, itu rumah yang dibangun umumnya rumah yang lebih mahal," pungkas Agus.

 


(Des)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA