Penambalan Defisit BPJS Kesehatan Tunggu Audit BPKP-BPK

Desi Angriani    •    Selasa, 07 Aug 2018 20:46 WIB
bpjs kesehatanbpjs
Penambalan Defisit BPJS Kesehatan Tunggu Audit BPKP-BPK
Wapres Jusuf Kalla. Terbit : MOHAMAD IRFAN.

Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan sebagian defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan ditambal oleh pemerintah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu menjadi salah satu jalan agar program tersebut tetap dinikmati oleh masyarakat.

"Defisitnya oleh pemerintah dibayar sebagian, harus dibayar, agar BPJS Kesehatan bisa jalan," ucap JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018.

Namun demikian, penambalan ini masih menunggu hitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). JK memastikan walaupun defisit masih terjadi, pelayanan kepada masyarakat tetap dijalankan tanpa mengurangi manfaat.

"Walaupun pemerintah bersedia tapi dalam jumlah yang sesuai. Karena itu BPKP, BPK, harus turun tangan untuk mengaudit semua itu," tutur Wapres.

Sebab itu, katanya efisiensi perlu dilakukan oleh pihak Rumah Sakit (RS) dengan memberikan pelayanan tepat guna. Artinya, tetap memberikan pelayanan yang baik tanpa harus menimbulkan ongkos yang berlebihan.


"Jadi harus dikontrol juga rumah sakit yang menyelenggarakan itu. BPJS Kesehatan minta seperti itu, pengawasannya harus lebih baik lagi untuk menjamin kontrol itu," pungkas dia.

Sekadar informasi, selama tiga tahun terakhir keuangan BPJS Kesehatan selalu negatif, di mana pada 2014 lalu defisit anggaran mencapai Rp3,3 triliun. Angka itu membengkak menjadi Rp5,7 triliun di 2015 dan Rp9,7 triliun pada 2016.

Pada 2017, BPJS Kesehatan kembali mencatatkan defisit sekitar Rp10 triliun jika dihitung dari total klaim atau pengeluaran yang mencapai Rp84 triliun, sedangkan jumlah pendapatan iuran sebesar Rp74,25 triliun.

Jika merujuk pada Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan 2018, pendapatan ditargetkan mencapai Rp79,77 triliun dan pembiayaan sebesar Rp87,80 triliun yang artinya defisit sekitar Rp8,03 triliun.


 


(SAW)


Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

3 days Ago

Kepailitan Sariwangi AEA dan anak usahanya yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (…

BERITA LAINNYA