Baleg Pertimbangkan Penguatan KPPU

Anggitondi Martaon    •    Rabu, 12 Oct 2016 18:35 WIB
berita dpr
Baleg Pertimbangkan Penguatan KPPU
Pimpinan Baleg Firman Soebagyo. Foto: Foto Terbit/ Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Legislasi DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Rapat tersebut mendengar masukan dari KPPU mengenai RUU Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Salah satu topik yang dibahas yaitu mengenai ‎kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan yang dinilai masih rendah. Sebab, selama ini KPPU tidak bisa melakukan penyelidikan, penyidikan, penggeledahan dan lain sebagainya. 

"Salah satunya adalah mengenai kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penggeledahan dan lain sebagainya," kata pimpinan Baleg Firman Soebagyo, di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (12/10/2016).

Politikus Golkar itu mengungkapkan, dengan terbatasnya kewenangan tersebut membuat KPPU sebagai lembaga negara ‎yang tidak memiliki kekuatan untuk mengawasi persaingan usaha. Maka tak heran, praktek monopoli diberbagai usaha seringkali terjadi dan merugikan masyarakat banyak.

"Kalau KPPU tidak punya kewenangan seperti itu sifatnya ya seperti banci," ungkap dia.

Oleh karena itu, maka tak heran KPPU mengusulkan agar DPR RI dapat memperkuat kewenangannya dalam menjalankan tugasnya. Namun hal itu harus ditinjau lebih jauh lagi dan membandingkannya dengan aturan lainnya. 

"Kita lihat dulu dari konteks UU KUHAP, nanti bertentangan atau tidak. Nanti kita cari solusi bagaimana peran polisi dan peran KPPU itu sendiri," sebut Firman.

Selain itu, poin lain yang menjadi pertimbangan Baleg terkait vonis yang diberikan KPPU kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan monopoli tidak sehat. 

Dalam aturan terdahulu, sebut Firman, pelaku usaha yang mendapatkan hukuman dari KPPU bisa mengajukan banding ke pengadilan negeri. Sehingga, banyak vonis yang diberikan digugat atau justru dibatalkan oleh pengadilan negeri.

"Kita sendiri tahu bagaimana kualitas pengadilan negeri kita. Kalau sudah bicara masalah peradilan tata niaga dan ekonomi siapa yang kuat ya mereka yang akan menang," kata Firman.

Oleh karena itu, dalam RUU Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu, Baleg mempertimbangkan agar vonis yang dikeluarkan oleh KPPU itu bersifat kasasi. Hal itu dilakukan untuk memutus mata rantai proses gugatan yang diberikan kepada pihak yang terbukti melanggar aturan persaingan usaha.

"Mungkin tidak melalui pengadilan negeri, tapi kita langsung hasil keputusan KPPU bisa masuk kasasi‎," ucapnya.


(ROS)