Ekonom Kritik Perubahan Rekomendasi Impor Garam

Desi Angriani    •    Sabtu, 17 Mar 2018 08:48 WIB
garam
Ekonom Kritik Perubahan Rekomendasi Impor Garam
Seorang petani memanen garam pada lahannya di Kawasan Penggaraman Talise, Kota Palu, Sulawesi Tengah (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)

Jakarta: Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai perubahan rekomendasi impor garam oleh pemerintah disusupi kepentingan politik menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.  Pasalnya izin impor garam tak lagi diterbitkan lewat rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melainkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Jika impor dilakukan lewat rekomendasi Kemenperin, impor garam untuk kebutuhan industri sebesar 3,7 juta ton akan dilakukan sekaligus. Padahal selama ini  impor garam tak pernah melebihi 2 juta ton atau hanya boleh dilakukan secara bertahap.

"Ini kenapa industri mintanya 3,7 juta ton. Sudah seperti itu mintanya sekaligus. Kan ini enggak bener. Enggak bisa langsung impornya sekaligus," ujar Faisal, saat ditemui di Epiwalk Epicentrum, Jakarta, Jumat, 16 Maret 2018.

Faisal menambahkan jumlah impor garam yang tak biasa tersebut bisa menjadi ladang untuk menambah pundi-pundi kelompok tertentu. Apalagi Airlangga Hartarto yang menjabat Menteri Perindustrian diberi posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Secara tidak langsung, lanjutnya, Airlangga bakal berkontribusi besar untuk mencari sumber pendanaan dalam kampanye pesta demokrasi 2019 mendatang. "Impor garam dimainin sampai 3,6 juta ton sekaligus nyari dana untuk pilpres karena Menperin itu Ketum Golkar," tegas Faisal.

Sebelumnya Kemenperin menyampaikan kebutuhan garam industri tercatat 3,7 juta ton. Sementara, KKP merekomendasikan kebutuhan garam industri cuma 1,8 juta ton yang diproses secara bertahap. Namun jumlah tersebut dianggap tidak mengakomodasi kebutuhan industri sehingga rekomendasi untuk impor garam pun diserahkan ke Kementerian Perindustrian.

Saat ini Kemendag baru menerbitkan izin impor garam industri sebesar 2,37 juta ton atau 64,05 persen dari kuota impor garam tahun ini sebanyak 3,7 juta ton. Izin itu diberikan bagi 21 perusahaan yang telah mendapatkan rekomendasi Kemenperin per awal Januari lalu. Masih tersisa sekitar 30 perusahaan lagi yang belum mendapatkan izin impor garam industri.

 


(ABD)


BUMN Siap Bersinergi Bangun Kemandirian Pesantren

BUMN Siap Bersinergi Bangun Kemandirian Pesantren

1 day Ago

Menteri BUMN Rini M Soemarno menyatakan perusahaan milik negara di Indonesia siap bersinergi me…

BERITA LAINNYA