Penyebab Harga Beras Naik

Gervin Nathaniel Purba    •    Selasa, 14 Nov 2017 18:16 WIB
berita kementan
Penyebab Harga Beras Naik
Antara Foto/Benny Bastiandy

Makassar: Pemerintah menilai kenaikan harga beras bukan karena rendahnya produksi pertanian. Penyebabnya adalah tata niaga yang buruk.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi saat sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras di hadapan anggota Persatuan Pengusaha Penggilingan Beras dan Padi (Perpadi) Sulawesi Selatan.

Menurut Agung, pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi padi. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan meningkatkanya produksi padi dan menciptakan kondisi surplus beras selama tiga tahun terakhir.

Meski produksi beras jauh lebih besar daripada kebutuhan, harga beras di masyarakat tidak pernah menunjukkan penurunan.

"Hal ini menunjukkan bahwa tata niaga beras mempunyai pengaruh yang besar terhadap harga beras," kata Agung di Hotel Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa 14 November 2017.

Berkaca dari kondisi tersebut, pemerintah berkepentingan kembali menetapkan regulasi untuk menciptakan tata niaga beras yang berkeadilan melalui Permendag Nomor 57 tahun 2017 HET dan Permentan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras.

"Beras mempunyai kedudukan yang sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial. Fluktuasi harga beras akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat," ucapnya.

Ketentuan besaran HET beras per wilayah sebagai berikut:

1. Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi untuk beras medium Rp9.450 per kilogram (kg) dan premium Rp12.800 per kg.

2. Sumatera dan Kalimantan untuk beras medium Rp9.950 per kg dan premium Rp13.300 per kg.

3. NTT untuk beras medium Rp9.500 per kg dan premium Rp13.300 per kg.

4. Maluku dan Papua untuk beras medium Rp10.250 per kg dan premium Rp13.600 per kg.

"Pada saat Permendag 57 tahun 2017 berlaku, ketentuan Harga Acuan Pembelian dan Penjulan untuk komoditas beras pada Permendag 27 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," pungkasnya.


(TRK)

Pemerintah Masih Godok Pembentukan <i>Holding</i> BUMN Jasa Keuangan

Pemerintah Masih Godok Pembentukan Holding BUMN Jasa Keuangan

4 hours Ago

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menggodok pembentukan holding BUMN di sektor …

BERITA LAINNYA