Menhub Akan Pangkas Perizinan yang Hambat Sektor Perhubungan

Annisa ayu artanti    •    Jumat, 09 Mar 2018 20:53 WIB
kementerian perhubunganperizinan
Menhub Akan Pangkas Perizinan yang Hambat Sektor Perhubungan
Menhub Budi Karya saat melihat kondisi kapal di kawasan JIIPE. (FOTO: Dokumentasi Kemenhub)

Gresik: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan akan memangkas perizinan-perizinan yang tidak perlu yang menjadi penghambat investasi di sektor perhubungan.

Hal itu sejalan dengan keinginan dan langkah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membuat ekonomi Indonesia semakin bersaing dengan negara lain dan memajukan industri di Indonesia.

"Kami berjalan dengan presiden membuat penyederhanaan perizinan," kata Budi usai menemani Presiden meresmikan kapal-kapal tol laut di Pelabuhan Manyar Kawasan Industri JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Jumat, 9 Maret 2018.

Budi akan melihat lagi bagian-bagian mana di sektor perhubungan yang masih belum kondusif bagi investor. Jika masih ada yang tidak kondusif, Kementerian Perhubungan akan segera membereskan.

"Kita akan melihat map-map apa yang masih kurang kondusif kita akan lakukan," ujar Budi.

Ia berharap dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan di sektornya dapat menarik kembali minat investor berinvestasi.

Di lain sisi, Budi juga menuturkan, sebenarnya sudah banyak investor yang mau menanamkan investasinya di sektor perhubungan. Salah satunya adalah pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung Tahap I di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Rencananya dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara investor dan operator.

"Yang pasti Kuala Tanjung, Maret kan  14-15 duo port mau ketemu, mereka berminat sebagai investor dan operator di tahap pertama, bisa juga yang kedua," jelas Budi.

Kemudian, pemerintah juga berencana membuka peluang investor berinvestasi di Pelabuhan Bitung di Manado, Sulawesi Utara dan Pelabuhan Banten. Namun keduanya proyek itu masih dalam tahap kajian.


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

11 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA