Swasembada Bawang Putih Dinilai Sulit

Gervin Nathaniel Purba    •    Rabu, 14 Mar 2018 15:00 WIB
berita dpr
Swasembada Bawang Putih Dinilai Sulit
Ilustrasi: Bawang putih (Foto:Antara/Buddiyanto)

Jakarta: Upaya mengembalikan swasembada bawang putih seperti era sebelum 1998, dinilai sulit, meskipun saat ini pemerintah memberlakukan wajib tanam lima persen untuk importir bawang putih.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Sudin. Ia menjelaskan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang dikeluarkan oleh Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) hampir satu juta ton untuk 2017, atau sekitar 9.800 RIPH yang dikeluarkan. Realisasinya kurang lebih 50 persen, atau sekitar 490 ribu ton impor bawang putih. 

"Namun jika dikatakan bahwa dari 490 ribu ton bawang putih yang dihasilkan dari lima persen wajib tanam oleh importir, itu hanya sekitar 1.000-an RIPH. Itu artinya, tahun 2018 ini tidak boleh keluar lagi RIPH, karena banyak importir yang belum menanam bawang putih,” ujar Sudin, dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Maret 2018.

Tahun ini, Surat Izin Persetujuan Impor (SIPI) sudah keluar lagi. SIPI itu dikeluarkan berdasarkan RIPH. Sudin menjelaskan, pihaknya mendapat info di lapangan bahwa telah terjadi kebohongan, salah satunya terkait jumlah atau volume tanam yang  sudah dilakukan oleh importir. 

Misalnya, tanam satu hektare dilaporkan 10 hektare. Hal serupa juga pernah terjadi pada impor beras ketan, beberapa tahun lalu. Saat itu, pemerintah mewajibkan importir beras ketan untuk menyerap beras ketan lokal. "Pada kenyataannya surat izin keluar, tapi beras ketan produksi petani dalam negeri tidak diserap,” kata Sudin.

Berdasarkan pengalaman itu, Sudin tidak ingin pemerintah, dalam hal ini Kementan, kembali dibohongi importir. Berkaca pada kasus tersebut pula, Sudin pesimistis tujuan mengembalikan kejayaan bawang putih dapat terwujud. 


Anggota Komisi IV DPR RI Sudin (Foto:Dok.DPR RI)

Sudin berharap Kementan memberikan data para importir yang mendapat SIPI atau menerima RIPH, disertai data wilayah wajib tanam bawang putih yang sudah dikeluarkan.

Menjawab pesimistis Sudin, Sekretaris Plt Dirjen Hortikultura Kementan Sriwijayanti Yusuf menjelaskan, Kementan mewajibkan importir untuk menanam bawang putih sebanyak 5 persen dari volume pengajuan impor yang diminta. 

Hal itu bertujuan untuk mengembalikan kemandirian bawang putih yang pernah dicapai sebelum tahun 1998. Ketika itu, Indonesia berhasil melakukan swasembada bawang putih. Sayangnya, setelah itu kondisi berbalik dengan jumlah impor yang terus meningkat.

Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017 pasal 32 ayat 1, bahwa penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib dilakukan importir paling kurang menghasilkkan produksi 5 persen dari volume RIPH.


(ROS)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

1 day Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA