Menteri BUMN Bidik Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu

   •    Rabu, 15 Nov 2017 16:09 WIB
bumn
Menteri BUMN Bidik Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu
Menteri BUMN Rini Soemarno. ANT/Hafidz Mubarak A.

Jember: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menargetkan peningkatan produktivitas tanaman tebu dengan menanam tebu di lahan milik PTPN XII yang dikerja samakan dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, hari ini.

"Kami harapkan produktivitas tanaman tebu bisa mencapai 100 ton per hektare (ha) dengan rendemen sekitar 8 persen, sehingga dapat meningkatkan kapasitas pabrik gula dan mewujudkan swasembada gula," kata Rini di Kabupaten Jember dikutip dari Antara, Rabu, 15 November 2017.

Menurutnya produktivitas tebu di 2017 masih rendah yakni kurang dari 100 ton per ha dan tingginya curah hujan menyebabkan rendemen tebu juga turun yakni sekitar 7,5 persen, sehingga diharapkan tahun depan bisa ditingkatkan.


"Kerja sama petani dengan BUMN baik itu perbankan maupun produsen pupuk melalui penandatanganan atau MoU tadi diharapkan semuanya bisa tepat waktu, tepat penananam, tepat pemupukan, sehingga dapat berdampak pada peningkatan produktivitas tebu," tuturnya.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN terus memberikan dukungan terhadap kontribusi sektor pertanian bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan dukungan tersebut salah satunya dilakukan dengan mendorong kontribusi sub sektor perkebunan tebu melalui program-program yang ditujukan untuk mendorong peningkatan produktivitas tebu.

Total luas tanam tebu di Indonesia saat ini mencapai 450 ribu hektare (ha) yang terdiri dari luas perkebunan rakyat sebesar 266 ribu ha, perkebunan negara 67 ribu ha dan perkebunan swasta sebesar 118 ribu ha dengan rata-rata produksi tebu rakyat secara nasional berada di bawah 80 ton per ha dengan tingkat rendemen dibawah 8 persen.

"Pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas tebu rakyat untuk mencapai swasembada gula nasional melalui peran dan kontribusi BUMN," katanya.

Melalui strategi pengembangan tebu rakyat, BUMN berperan dalam memfasilitasi pendanaan bagi petani tebu, membantu pengadaan pupuk nonsubsidi untuk petani tebu rakyat, melakukan supervisi untuk meningkatkan produktivitas tanaman tebu, meningkatkan komunikasi dengan petani tebu rakyat, serta membuat kontrak giling sebagai jaminan pengelolaan tebu rakyat.

"Pemerintah terus mendorong agar sektor pertanian beserta subsektor di dalamnya dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi bangsa. Petani tebu adalah pelaku utama swasembada gula dan dalam rangka mendorong tercapainya swasembada gula, maka peningkatan kapasitas petani penting dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tebu dan rendemennya," ujarnya.

Lahan perkebunan tebu di Jawa Timur saat ini tercatat seluas 203.566 ha yang terdiri dari perkebunan tebu rakyat 184.211 ha, perkebunan negara 18.950 ha dan perkebunan swasta 656 ha. Perkebunan tebu di Jawa Timur merupakan yang terluas di Indonesia atau tercatat sebesar 44 persen dari total perkebunan tebu nasional.

"Saya sudah beberapa kali berkunjung ke Jatim khusus untuk mengikuti perkembangan tebu rakyat agar tetap tumbuh kembang demi mendukung swasembada gula nasional. Dengan penggunaan teknologi yang tepat guna dan mekanisasi untuk menyongsong tahun 2018, saya harapkan dapat membangkitkan semangat petani Jatim dengan peningkatan target produksi menjadi rata-rata diatas 100 ton/ha dan rendemen diatas 9 persen," katanya.

Ketua Umum Dewan Pembina DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) HM Arum Sabil mengatakan produksi gula nasional tahun ini diperkirakan turun dari 2,5 juta ton ke 2,3 juta ton karena ada sebagian tanaman tebu yang tidak dirawat dengan baik akibat kendala pembiayaan dan pupuk.

"Saat ini dicanangkan peningkatan produktivitas khusus petani yang memiliki luas lahan diatas 2 ha dengan mendapatkan kredit komersial tanpa jaminan dengan avalis pihak pabrik gula setempat, sehingga diharapkan dapat mewujudkan swasembada gula," tuturnya.

Sedangkan untuk ketersediaan pupuk nonsubsidi kepada petani tebu akan disiapkan kios-kios resmi melalui distributor khusus yakni koperasi petani, badan usaha petani untuk menyalurkan pupuk nonsubsidi kepada petani tebu, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman tebu petani

"Kami juga berharap kepada pemerintah, agar dalam menghitung harga pokok produksi (HPP) tidak memasukkan komponen biaya subsidi, sehingga riil biaya produksi nonsubsidi baik kreditnya maupun pupuknya, sehingga petani punya gairah untuk bertani dan nilai ekonomi bertani," tambahnya.


(SAW)