Pemerintah Perlu Serius Kelola BP Batam

Ilham wibowo    •    Sabtu, 22 Dec 2018 13:36 WIB
bp batam
Pemerintah Perlu Serius Kelola BP Batam
Suasana diskusi di D' Consulate Cafe, Jakarta (Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo)

Jakarta: Pemerintah diminta serius mengembalikan kejayaan kawasan industri Batam. Keputusan melebur Badan Pengusahaan (BP) Batam ke Pemerintah Kota (Pemkot) Batam perlu dilakukan dengan matang.

Pengamat Kebijakan Publik Said Didu mengatakan peleburan pemegang mandat undang-undang ini masih dikhawatirkan bakal membuahkan hasil yang negatif. Kebijakan pemerintah menjadikan Kepala BP Batam ex-officio dijabat oleh Wali Kota Batam pun perlu dikaji ulang.

"Apa pemerintah ingin konsisten punya zona industri seperti Singapura. Kalau masih bias berebut kewenangan, itu tidak bisa," ujar Said, dalam sebuah diskusi di D' Consulate Cafe, Jakarta, Sabtu, 22 Desember 2018.

Said menilai kondisi rangkap jabatan ini belum tentu menguntungkan bagi investor. Hasilnya, aktivitas bisnis cenderung tak akan berkembang. "Investor pasti pergi, kalau ingin Batam berkembang tidak perlu berebut kewenangan," ujarnya.

Idealnya, kata dia, BP Batam tetap dikelola penuh sebagai otoritas yang diberi mandat oleh pemerintah pusat. Artinya jaminan kepastian hukum bisa meminimalisasi intervensi politik. "Ini tujuannya enggak jelas, kalau dibawa ke pemda ingat atasan Bupati itu banyak, seperti partai politik, gubernur dan Mendagri," bebernya.  

Sementara itu, Direktur Institut Development of Econimics and Finance Enny Sri Hartati mengatakan, keputusan pemerintah melakukan pelebaran pimpinan BP Batam dilakukan secara terburu-buru. Keputusan pemerintah, kata dia, mestinya disampaikan kepada publik setelah dikaji dengan matang.

"Habis ratas Pak Darmin (Menko Perekonomian) sampaikan BP Batam dibubarkan, kenapa tiba tiba malam hari tidak jadi pembubaran. Secara komunikasi kebijakan publik perubahan tata kelola BP Batam tidak matang," ungkapnya.

Enny menilai keputusan ini bisa berdampak besar pada pelemahan ekonomi. Sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ), kawasan Batam memiliki nilai ekonomi yang sangat besar yang perlu dikelola dengan kepemimpinan pusat.

"Ini kebijakan yang berdampak besar tidak hanya kinerja ekonomi tapi terkait perekonomian Indonesia. Batam ini tidak hanya sekedar FTZ tapi punya nilai ekonomi luar biasa," pungkasnya.


(ABD)


PPN Avtur Indonesia Sudah Kompetitif

PPN Avtur Indonesia Sudah Kompetitif

2 days Ago

Perlakuan pengenaan pajak pendapatan nilai (PPN) untuk avtur bagi penerbangan domestik di Indon…

BERITA LAINNYA