Importir Bawang Putih Tak Penuhi Kewajiban Harus Diberi Sanksi

Dian Ihsan Siregar    •    Rabu, 05 Dec 2018 13:05 WIB
Bawang Putih
Importir Bawang Putih Tak Penuhi Kewajiban Harus Diberi Sanksi
Ilustrasi. (FOTO: MI/Aries)

Jakarta: Pemerintah diminta tegas dalam memberikan hukuman kepada importir bawang putih yang tidak melakukan kewajiban tanam lima persen dari total kuota impornya.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Pada Permentan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) menyebutkan bahwa pengusaha importir diwajibkan menanam lima persen bibit bawang putih di dalam negeri dari jumlah rencana impor yang akan diajukannya.

"Kementan dan Kemendag harus tegas memberi sanksi dan memberi penindakan administratif," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 5 Desember 2018.

Dia mengaku, saat ini tidak seluruh importir bawang putih yang telah mendapatkan RIPH dari Kementan dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kemendag melaksanakan Permentan tersebut.

"Bagi importir hitam, atau abal-abal, yang tidak memenuhi kewajiban tanam harus dicoret dari daftar calon penerima RIPH pada kuota impor berikutnya. Tidak boleh lagi mengajukan RIPH," kata dia.

Meski nantinya importir nakal sudah dicoret, bilang Viva Yoga, pemerintah khususnya Kementan ke depan harus jeli, teliti, dan cermat terhadap perusahaan-perusahaan baru yang mengajukan RIPH. "Harus jeli, karena bisa jadi itu perusahaan kloning dari para importir hitam (nakal)," jelas Viva Yoga.

Sementara bagi importir bawang putih yang telah menjalankan penanaman lima persen, dia meminta pemerintah memberikan apresiasi berupa penambahan kuota impornya.

Di sisi lain, pemerintah juga diimbau memberikan subsidi benih unggul dan pupuk kepada petani bawang agar dapat meningkatkan kualitas serta jumlah produksinya. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat kebijakan menambah luas tanam dan memperkuat kerja sama antara pihak swasta bersama petani dengan asas saling menguntungkan.

"Lalu pemerintah harus mengendalikan jumlah pasokan dan stabilitas harga agar tidak merugikan petani dan atau konsumen," tukas dia.

Para petani bawang putih di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengalami kerugian karena importir tidak menjalankan kewajiban tanam lima persen dari kuota impornya.

Importir tersebut membuat perjanjian kontrak dengan petani untuk memberikan bibit bawang putih. Namun, perjanjian tersebut tidak dijalankan dan petani bawang tidak bisa menanam dilahannya sendiri.


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

16 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA