Fadli Zon Sebut Jokowi Pecahkan Rekor Utang Luar Negeri

Anggi Tondi Martaon    •    Rabu, 12 Jul 2017 12:08 WIB
berita dpr
Fadli Zon Sebut Jokowi Pecahkan Rekor Utang Luar Negeri
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (Foto: Metrotvnews.com/Anindya Legia Putri)

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memecahkan rekor pertumbuhan utang luar negeri.

Fadli menyebutkan, selama 2,5 tahun pemerintahan Jokowi, utang Indonesia telah bertambah Rp1.062 triliun. Pertambahan ini hampir sama dengan jumlah utang periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencapai Rp1.019 triliun.

"Artinya, pertumbuhan utang pemerintah saat ini bisa dikatakan luar biasa. Sejak Indonesia merdeka, inilah rekor utang tertinggi," kata Fadli, dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Juli 2017.

Politikus Gerindra itu merinci jumlah utang Indonesia pada akhir 2014, mencapai Rp2.604,93 triliun. Tapi pada akhir Mei 2017, jumlahnya menyentuh Rp3.672,33 triliun.

"Di tengah defisit anggaran yang kian membesar, utang yang akan jatuh tempo pada 2018 dan 2019, jumlahnya juga cukup besar. Masing-masing mencapai Rp390 triliun dan Rp420 triliun," ujarnya.

Tak hanya sampai di situ, beban bunga utang luar negeri juga cukup besar. Sebagai gambaran, bunga yang dibayar pada 2016 adalah sebesar Rp182,8 triliun. Pada 2017, pembayaran bunga dianggarkan sebesar Rp221,2 triliun.

"Bisa dibayangkan tingginya beban utang," ucap Fadli.

Di tengah tingginya beban utang dan situasi anggaran mencemaskan, Fadli menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap belum melakukan berbagai evaluasi, di antaranya proyek pembangunan infrastruktur yang saat ini telah terbukti banyak mangkrak karena ketiadaan anggaran.

Fadli juga membandingkan kondisi utang pada era pemerintahan Jokowi dengan SBY. Di era SBY, tingginya angka utang Indonesia karena kondisi fiskal yang tertekan akibat beragam beban subsidi. Mulai dari BBM, listrik, dan lain-lain. Sementara, pada era pemerintahan Jokowi, utang Indonesia tetap tinggi, meski pemerintah mencabut beberapa subsidi yang diberikan kepada masyarakat.

"Agak lucu, sesudah pemerintah mencabut berbagai subsidi, kita masih saja harus menambah utang karena kegagalan pemerintah mengelola dan membuat prioritas belanja anggaran," kata Fadli.


(ROS)