Legislator Kritisi Niat Pemerintah Tak Melanjutkan Pembahasan RUU Perkelapasawitan

Anggi Tondi Martaon    •    Selasa, 18 Jul 2017 12:08 WIB
berita dpr
Legislator Kritisi Niat Pemerintah Tak Melanjutkan Pembahasan RUU Perkelapasawitan
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Subagyo (Foto: Dok. DPR)

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Subagyo menyayangkan sikap pemerintah yang tidak akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan. Sinyal itu mengemuka setelah surat dari Kementerian Sekretarian Negara (Kemensesneg) kepada Kementerian Pertanian (Kementan) yang berbunyi agar pembahasan RUU Perkelapasawitan dihentikan.

"Surat ini nomor B573 tertanggal 22 juni 2017. Ini kami juga terkejut, tiba-tiba ada yang menyampaikan kepada DPR karena perihal permohonan untuk menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan," kata Firman di Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa 18 Juli 2017.

Politikus Golkar itu menyampaikan, alasan pemerintah tidak melanjutkan pembahasan RUU Perkelapasawitan dikarenakan masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati HAM dan Lingkungan Hidup. Menurutnya, hal itu merupakan preseden yang buruk jika pemerintah mengambil keputusan tidak melanjutkan pembahasan karena diintervensi oleh LSM.

"Ini tidak bener kalau sebuah negara dan kemudian yang melaksanakn tugas fungsinya untuk melakukan proses pembahasan RUU diintervensi oleh LSM melalui tangan kekuasaan. Ini tidak boleh," tegas dia.

Oleh karena itu, dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Baleg bersama Menteri Koordinator Perekonomian RI Darmain Darmin Nasution, Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto dan Kementerian Perdagangan RI dengan tegas menyatakan bahwa sebuah pembahasan RUU Perkelapasawitan maupun yang lain tidak bisa dihentikan begitu saja. Terlebih pembahasan RUU sudah masuk dalam Prolegnas yang ditetapkan oleh DPR RI.

"Oleh karena itu kami menyampaikan kepada pak menteri tadi tidak bisa, karena RUU ini menjadi inisiatif dewan dan DPR mempunyai kewenangan. Baleg tugasnya adalah untuk harmonisasi," sebut dia.

Dengan begitu, Firman menyampaikan bahwa DPR RI akan tetap melanjutkan pembahasan. Jika seandainya pemerintah tetap pada pandangannya untuk tetap tidak dilanjutkan, maka hal itu harus disampaikan dalam pembahasan tingkat I RUU.

"Nah itu dalam proses berikutnya (tingkat I). Jangan dari inisatif sudah diserukan bahwa ini akan dihentikan. Kan pemerintab belum memberikan materinya," tandas dia.


(ROS)