Penggesekan Ganda Kartu, BI Bisa Cabut Izin Usaha Acquirer

Desi Angriani    •    Jumat, 08 Sep 2017 15:21 WIB
penggesekan ganda kartu
Penggesekan Ganda Kartu, BI Bisa Cabut Izin Usaha <i>Acquirer</i>
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Agusman. (FOTO: MTVN/Desi Angriani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) akan mencabut izin acquirer, bank atau lembaga yang bekerja sama dengan pedagang (merchant) nakal dalam kasus penggesekkan ganda (double swipe) di mesin Electronic Data Capture (EDC) dan mesin kasir.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Agusman mengatakan sanksi yang diberikan bank sentral tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan lembaga tersebut.

"BI bisa cabut izin si pelaksananya, tergantung derajat kesalahan," katanya di Kompleks Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat 8 September 2017.

Jika merchant masih membiarkan penggesekan ganda, bank atau lembaga yang memproses transaksi pembayaran diminta untuk memutus kerja sama pemberian faslitas pembayaran nontunai tersebut. Kata Agus, tindakan tegas perlu diambil agar  praktik penggesekan ganda tak terulang kembali.

"Acquirer juga harus menindak tegas ini," tutur dia.

Selain itu, BI juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan kasus penggesekan ganda di semua merchant yang menggunakan mesin EDC. Laporan tersebut akan lansung ditindaklanjuti bank sentral lewat departemen pengawasan bank dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Masyarakat bisa lapor ke BI dan kemarin kita ada pengaduan dari mal mana dan kita langsung terjunkan, kita proaktif," tutup dia.




Adapun pelarangan penggesekan ganda tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pencurian data dan informasi kartu. Pengaturan mengenai penggesekan ganda kartu nontunai sebenarnya telah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Pada Pasal 34 huruf b, Bank Indonesia melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran selain untuk tujuan transaksi pemrosesan pembayaran.

Salah satu pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran adalah acquirer, yaitu bank atau lembaga yang bekerja sama dengan pedagang, yang dapat memproses data alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang diterbitkan oleh pihak lain.

Oleh karena itu, untuk mendukung perlindungan data masyarakat, acquirer wajib memastikan kepatuhan pedagang terhadap larangan penggesekan ganda. Acquirer juga diharapkan mengambil tindakan tegas, antara lain dengan menghentikan kerja sama dengan pedagang yang masih melakukan praktik penggesekan ganda.

Adapun untuk kepentingan rekonsiliasi transaksi pembayaran, pedagang dan acquirer diharapkan dapat menggunakan metode lain yang tidak melibatkan penggesekan ganda. Masyarakat pun dapat berkontribusi menghindari praktik penggesekan ganda dengan senantiasa menjaga kehati-hatian dalam transaksi nontunai, dan tidak mengizinkan pedagang melakukan penggesekan ganda.

Apabila masyarakat mengetahui atau mengalami praktik penggesekan ganda, masyarakat dapat melaporkan ke Bank Indonesia Contact Center (BICARA) 131, dengan menyebutkan nama pedagang dan nama bank pengelola yang dapat dilihat di stiker mesin EDC.


(AHL)