Biaya Isi Ulang E-Money untuk Perawatan Infrastruktur Bank

Eko Nordiansyah    •    Sabtu, 16 Sep 2017 10:08 WIB
transaksi non tunai
Biaya Isi Ulang E-Money untuk Perawatan Infrastruktur Bank
Ilustrasi pengguna emoney di jalan tol. (ANTARA FOTO/Eric Ireng)

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) berencana menetapkan ketentuan biaya isi ulang (top up) uang elektronik (e-money). Pengenaan biaya ini akan digunakan oleh perbankan untuk menyediakan infrastruktur e-money yang lebih baik.

"Biaya top up e-money itu untuk maintenance mesinnya dan biaya software," kata Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja kepada Metrotvnews.com di Jakarta, Sabtu 16 September 2017.

Jahja menyebutkan jika investasi yang dikeluarkan oleh BCA untuk menyediakan uang elektroniknya yaitu Flazz, bisa mencapai Rp133 miliar. Selain itu masih ada biaya operasional yang harus dikeluarkan sebesar Rp330 miliar untuk 10 tahun terakhir.

Direktur BCA Santoso menambahkan, pengenaan biaya untuk isi ulang e-money ini tidak akan membebani masyarakat. Justru pengenaan biaya yang hanya dilakukan ketika isi ulang ini menguntungkan pengguna karena setiap kali transaksinya gratis.

"Jika top up Rp10 ribu atau Rp1 juta akan sama (biaya isi ulangnya). Sekali top up akan digunakan berkali-kali untuk bayar tol, busway, kereta dan juga di toko-toko dan nasabah tidak dikenakan (biaya) berkali-kali setiap transaksi," jelas dia.

Santoso mengatakan, besaran biaya top up e-money akan ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) selaku otoritas sistem pembayaran. Sedangkan untuk isi ulang e-money, kini masyarakat bisa lebih mudah dengan memanfaatkan merchant partner atau mesin-mesin ATM.

"Sebenarnya biaya tersebut tidak sebanding dengan investasi dan pemeliharaan oleh bank terhadap alat reader di gerbang tol. Selain itu kita juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap para pengguna jalan tol dan masyarakat tentang upaya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)," pungkasnya.

 


(AHL)

<i>Tender Offer</i> Persero dan <i>Holding</i> BUMN

Tender Offer Persero dan Holding BUMN

22 hours Ago

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pena…

BERITA LAINNYA